LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen menciptakan sistem perizinan yang bersih, efisien, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, usai mengikuti Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 4 Februari 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Selasa, 6 Mei 2025.
Nota kesepahaman tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Puspawati didampingi oleh Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wahid Sangka dan Inspektur Salam Latif.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi lintas sektor yang kuat guna menciptakan sistem perizinan yang bersih, efisien, dan berintegritas," kata Puspawati Husler.
Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, serta menurunkan angka kemiskinan di daerah.
"Komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan menjadi kunci penting dalam mewujudkan perizinan yang transparan dan akuntabel," ungkap Wabup Puspawati.
Puspawati mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perizinan agar sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK