Hanya Empat Provinsi Tak Bergantung pada APBN, DPR Soroti Tingginya Ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat

JAKARTA, BUKAMATANEWS — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa lebih dari 70% daerah di Indonesia—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

Dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rifqinizamy menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia menyebut, ketergantungan tinggi terhadap APBN ditandai dengan PAD di bawah 40%.

“Hanya empat provinsi yang memiliki PAD di atas 60% dan dinilai tidak terlalu bergantung pada APBN, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” tegas Rifqinizamy, Rabu (30/4).

Sebaliknya, ia menyebut masih banyak daerah yang PAD-nya sangat rendah—bahkan hanya 1–4% dari total anggaran. Kondisi ini, menurut Rifqinizamy, menjadi indikator lemahnya kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokalnya.

“Ada yang PAD-nya hanya 5%, 4%, bahkan 1%. Ini berarti ketergantungan terhadap APBN sangat tinggi dan menjadi tantangan serius dalam menciptakan daerah yang mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.

Komisi II DPR RI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan desentralisasi fiskal dan mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas penerimaan asli melalui inovasi pendapatan, peningkatan pelayanan publik, dan reformasi tata kelola pemerintahan.

Rifqinizamy menegaskan bahwa membangun daerah yang mandiri secara fiskal adalah langkah penting menuju desentralisasi yang efektif dan berkeadilan.