LUWU TIMUR, BUKAMATANEWS - Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Rahmat Mandiri Tahun Buku 2024, yang diselenggarakan di Aula Hotel Sikumbang Tomoni, Sabtu, 19 April 2025.
Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RAT sebagai bentuk komitmen koperasi dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
"RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang memiliki peran strategis dalam mengevaluasi kinerja pengurus serta menetapkan program kerja dan kebijakan koperasi ke depan," kata Wabup Puspa.
Rapat Anggota Tahunan, lanjut Wakil Bupati, bukan sekadar kewajiban formal, namun merupakan wujud nyata penerapan prinsip demokrasi ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
"RAT adalah momentum evaluasi, refleksi, sekaligus perencanaan strategi untuk kemajuan koperasi ke depan," terangnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoprinum) Luwu Timur, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Ketua KSP. Mandiri serta pengurus koperasi, pengawas, serta para anggota.
Adapun agenda utama dalam RAT ini meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pembahasan rencana kerja tahun berikutnya, serta pemaparan kebijakan strategis untuk penguatan kelembagaan koperasi.
Melalui pelaksanaan RAT ini, diharapkan Koperasi Rahmat Mandiri dapat terus memperkuat perannya sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
BERITA TERKAIT
-
Perkuat Sinergi Luwu Raya, Pemkab Luwu Timur Teken Komitmen Percepatan ETPD 2026-2029
-
Lolos ke Perempat Final, Bupati Irwan Minta Pemain Luwu Timur Tetap Fokus dan Optimistis
-
Tak Perlu Menunggu PORPROV XVIII Selesai, Bupati Luwu Timur Langsung Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi
-
DPRD Luwu Timur Minta PT Vale Koperatif, Desak Segera Bayar Pajak Rp311 Miliar ke Pemda
-
Pemkab Luwu Timur Tagih Rp311 Miliar Pajak MBLB ke PT Vale, Pakar Hukum: Sudah Sesuai Aturan, Didukung Rekomendasi BPK