Empat Bulan Tak Cair, Insentif Guru Nonsertifikasi di Parepare Jadi Sorotan DPRD

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Empat bulan sudah berlalu sejak awal tahun, namun 107 guru nonsertifikasi di Kota Parepare masih belum menerima insentif yang menjadi hak mereka. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari legislatif, khususnya dari Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, yang menilai pemerintah kota kurang memberi perhatian terhadap nasib para guru.

Yusuf menyayangkan sikap Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menurutnya lebih sibuk menghadiri kegiatan seremonial ketimbang mengurus persoalan yang menyentuh langsung kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kita lihat aktivitas Pak Wali Kota wara-wiri hadiri acara dan terima audiensi, tapi urusan penting seperti insentif guru justru terabaikan. Ini menyangkut nasib dan motivasi ratusan guru,” tegas Yusuf saat ditemui, Kamis (10/4).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, tanpa kejelasan dan komunikasi dari pemerintah, para guru akan terus dihantui kecemasan. Terlebih lagi, insentif sebesar Rp250 ribu per bulan itu, meskipun nominalnya tidak besar, sangat berarti bagi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau Wali Kota mau hadir sebagai pemimpin yang peduli pendidikan, mestinya ini jadi prioritas. Jangan sampai guru tidak fokus mengajar karena haknya tertahan,” tambahnya.

Salah satu guru, inisial SA, menyampaikan rasa kecewa yang mendalam. Insentif yang seharusnya sudah terkumpul Rp1 juta sejak Januari, hingga kini belum ada kepastian kapan akan cair.

“Memang tidak besar, tapi sangat membantu. Kalau bisa dibayarkan bersamaan dengan gaji, atau minimal per tiga bulan tapi tepat waktu,” ungkapnya.

Lebih memprihatinkan, menurut SA, keterlambatan ini bukan hal baru. Sudah dua tahun terakhir insentif nonsertifikasi selalu datang terlambat—dan lebih menyakitkan lagi, tanpa kejelasan jadwal atau alasan resmi dari Pemkot.

“Kami hanya dengar dari teman-teman, tidak pernah ada penjelasan langsung. Kalau uangnya tetap cair sih katanya, tapi ketidakpastian itu yang bikin kami tidak tenang,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Parepare, Prasetyo, mengaku belum menerima permintaan pencairan dari dinas terkait.

“Saya tidak ingat betul ini. Saya juga sedang di luar kota,” katanya singkat.

Ketika guru menjadi ujung tombak pendidikan, perhatian terhadap kesejahteraan mereka seharusnya menjadi prioritas. Bukan sekadar menunggu anggaran cair, tetapi memastikan bahwa sistem berjalan dengan transparan, profesional, dan berempati. Dalam konteks ini, komunikasi yang terbuka dari Pemkot Parepare akan menjadi langkah awal penting untuk mengembalikan kepercayaan para pendidik yang selama ini terus menanti hak mereka.