Rencana Pembelian Mobil Dinas Wali Kota Parepare Disorot DPRD, Dinilai Tidak Sejalan dengan Instruksi Efisiensi Presiden

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Rencana Pemerintah Kota Parepare untuk membeli kendaraan dinas (randis) baru bagi Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto menuai sorotan tajam dari DPRD Parepare. Pasalnya, kebijakan ini muncul di tengah seruan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPRD Parepare, Hamran Hamdani, menyatakan keprihatinannya atas rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah dengan kondisi anggaran serupa telah mengambil langkah bijak dengan menunda bahkan membatalkan pengadaan randis, sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan efisiensi nasional.

"Kami mencermati bahwa ada sejumlah daerah yang membatalkan rencana pembelian mobil dinas karena menyesuaikan dengan arahan Presiden. Ini menjadi preseden yang seharusnya juga bisa diikuti oleh Parepare," ujar Hamran saat ditemui wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hamran menjelaskan bahwa DPRD memang sempat menyetujui penganggaran randis untuk wali kota dan wakil wali kota. Namun, ia menegaskan bahwa persetujuan itu diberikan sebelum adanya instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.

“Kondisinya sekarang sudah berbeda. Ada arahan langsung dari Presiden untuk melakukan efisiensi. Maka kami minta pemerintah kota untuk meninjau kembali keputusan tersebut,” tegasnya.

Diketahui, mobil dinas lama rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk mendukung kegiatan dinas Wali Kota. Sementara kendaraan yang saat ini digunakan di Jakarta merupakan mobil sewaan.

Namun, menurut Hamran, solusi alternatif seperti optimalisasi penggunaan mobil dinas yang ada atau pemanfaatan kendaraan sewa masih bisa dipertimbangkan, ketimbang membeli unit baru yang dinilai tidak mendesak di tengah keterbatasan fiskal.

Rencana pembelian kendaraan dinas baru ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait urgensi dan sensitivitas kebijakan anggaran pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi dan arahan pusat.

Komisi III DPRD meminta Pemerintah Kota Parepare untuk bersikap bijak dan transparan, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar mencerminkan prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami harap Pemkot tidak abai terhadap sentimen publik dan komitmen efisiensi. Fokus kita saat ini adalah pemulihan ekonomi dan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat,” pungkas Hamran.