Munafri Arifuddin Siap Ramaikan Pencalonan Ketua Golkar Sulsel 2025
08 Februari 2025 19:59
Gelombang protes masyarakat yang menuntut pengunduran diri Yoon semakin menguat. Warga menilai kebijakan darurat militer sebagai tindakan otoriter yang memicu kekacauan nasional.
BUKAMATANEWS - Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah partai berkuasa, People Power Party (PPP), mengumumkan pembahasan pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol menyusul kontroversi darurat militer yang diberlakukan awal Desember. Ketua Satgas Pengunduran Diri Presiden PPP, Lee Yang Soo, mengungkapkan rencana pengunduran diri Yoon pada Februari atau Maret 2025.
"Tim kami mengusulkan pemilu digelar pada April, dua bulan setelah Yoon mundur," ujar Lee kepada media pada Selasa (10/12), seperti dikutip Reuters. Menurut undang-undang Korea Selatan, pemilu harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah presiden mengundurkan diri.
Yoon, yang masa jabatannya semestinya berakhir pada 2027, menghadapi tekanan luar biasa setelah menetapkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Kebijakan itu langsung menuai penolakan luas, termasuk dari parlemen dan masyarakat.
Penetapan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol menjadi pemicu utama krisis ini. Parlemen Korea Selatan mengadakan sidang luar biasa untuk membahas kebijakan tersebut dan akhirnya sepakat menolaknya. Tidak lama kemudian, Yoon mencabut status darurat militer. Namun, langkah itu dianggap terlambat oleh banyak pihak, dan kemarahan publik terus memuncak.
Gelombang protes masyarakat yang menuntut pengunduran diri Yoon semakin menguat. Warga menilai kebijakan darurat militer sebagai tindakan otoriter yang memicu kekacauan nasional.
Di sisi lain, partai oposisi yang menguasai parlemen berupaya melengserkan Yoon melalui mosi pemakzulan. Sayangnya, mosi tersebut gagal karena PPP memilih walk out saat proses pemungutan suara, sehingga tidak mencapai ambang batas untuk pemakzulan.
Krisis ini semakin rumit karena Yoon menghadapi ancaman serius berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait pemberlakuan darurat militer.
Situasi ini menempatkan PPP di bawah tekanan besar untuk segera mencari solusi guna mengakhiri ketidakstabilan politik di Negeri Ginseng. Hingga saat ini, partai berkuasa belum mencapai keputusan final, tetapi diskusi intensif terus berlangsung.
Dengan ketidakpastian politik yang melanda, nasib Presiden Yoon Suk Yeol, serta masa depan pemerintahan Korea Selatan, kini menjadi sorotan utama baik di dalam maupun luar negeri. Pemilu yang direncanakan pada 2025 dapat menjadi momen penting untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
08 Februari 2025 19:59
08 Februari 2025 17:45
08 Februari 2025 17:33
08 Februari 2025 11:14
08 Februari 2025 12:38
08 Februari 2025 14:31
08 Februari 2025 16:42
08 Februari 2025 16:54