Banyak Kasus di Panti, Mensos akan Data Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial

BUKAMATA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bakal mendata ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kerja sama bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Saya bersyukur dinas sosial kota, kabupaten dan provinsi bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang sistematis dan terukur," kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, dilansir Minggu (13/10/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyampaikan, dirinya telah mengadakan "rembuk nasional" bersama para stakeholder guna membahas upaya revitalisasi fungsi dan keberadaan LKS pada Jumat 11 Oktober 2024.

Mensos berharap upaya revitalisasi fungsi dan keberadaan tidak hanya berhenti pada pendataan ulang LKS, tapi juga berlanjut hingga semua LKS terakreditasi.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala dinas sosial provinsi, kabupaten dan kota telah sepakat untuk bekerja sama melaksanakan upaya revitalisasi LKS.

"Kami sudah sepakat dengan dinas sosial provinsi, kabupaten, kota untuk mendata ulang dan memproses semua LKS atau panti sosial yang tidak punya izin," kata Gus Ipul.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini bilang, jika LKS atau panti tidak bersedia didata ulang atau bermasalah akan diberi sanksi.

Ia mencontohkan, panti asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang yang belakangan ini menjadi sorotan karena kasus rudapaksa terhadap anak-anak asuhannya.

Gus Ipul menegaskan, panti asuhan tersebut akan segera ditutup dan kasusnya pun diserahkan kepada pihak berwajib.

Pasalnya, pengawasan terhadap LKS merupakan upaya yang harus dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat.

Oleh sebab itu, Gus Ipul menghimbau semua pihak agar melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak. "Mari bersama-sama tanggulangi ini, hal-hal yang bisa merusak masa depan anak-anak," kata Mensos.