Diskusi Publik Paramadina: Krisis Moral Politik dan Kemunduran Demokrasi Indonesia

BUKAMATANEWS - Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap fungsi-fungsi dasar negara dalam mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam diskusi publik bertema “Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa” yang diselenggarakan oleh INDEF dan Universitas Paramadina secara daring pada Senin (19/8/2024). Dalam diskusi tersebut, Wijayanto menggambarkan Indonesia sebagai "mobil rongsok" yang tidak dirawat dan berada di ambang kehancuran.

Wijayanto menyoroti bahwa indikator-indikator penting seperti indeks persepsi korupsi, demokrasi, dan kebebasan pers menunjukkan kemunduran yang signifikan. Sejak 2018, indeks persepsi korupsi Indonesia menurun drastis dari 40 menjadi 34, mengindikasikan masalah besar dalam tata kelola negara. "Jika tren ini terus berlanjut tanpa perbaikan, Indonesia bisa menghadapi krisis yang lebih dalam," tegasnya.

Kemunduran ini tidak hanya terlihat dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam menurunnya indeks demokrasi dan kebebasan pers. Menurut Wijayanto, kebebasan pers di Indonesia merosot ke level 51,2, menggambarkan kesulitan media untuk beroperasi dengan bebas. Indeks demokrasi juga mencatat penurunan tajam, terutama terlihat dalam proses Pilpres 2024 yang penuh kontroversi.

Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior INDEF dan Guru Besar Universitas Paramadina, menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis moral dalam kepemimpinan. Ia mengungkapkan berbagai upaya manipulasi politik, seperti ambisi untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode yang gagal, serta rekayasa dalam pemilu yang memunculkan kontroversi terkait pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Didin juga menyoroti munculnya ekosistem politik yang buruk secara moral, seperti kasus pemaksaan mundur Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. "Krisis moral ini mencerminkan otoritarianisme baru yang sedang berkembang di Indonesia, di mana tokoh-tokoh kritis dan civil society diberangus," kata Didin.

Dalam diskusi tersebut, Faisal Basri, Ekonom Senior INDEF, juga memberikan pandangannya. Menurut Faisal, institusi negara, yang seharusnya menjadi fondasi kuat bagi kehidupan berbangsa, telah dirusak. Ia mencontohkan kasus minyak goreng dan tata aturan sektor nikel serta batu bara, yang menunjukkan bagaimana aturan main dalam institusi telah dirusak oleh pemerintah.

Faisal menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan norma-norma etis dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar moral. "Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas institusi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan tertentu," tutupnya.

Pipip Rifai Hasan, Ketua Institut Etika dan Peradaban Universitas Paramadina, menekankan pentingnya menjaga etika politik dalam menjalankan kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan yang sah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan secara demokratis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Namun, ia melihat bahwa dalam konteks politik modern Indonesia, etika sering kali diabaikan demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Diskusi ini menggarisbawahi urgensi untuk memperbaiki kondisi moral dan etika dalam kepemimpinan politik Indonesia agar negara ini tidak jatuh ke dalam krisis yang lebih parah.