Viral di Sosmed, Politisi Gerindra Ungkap Aspirasi Tak Bisa Jalan Tanpa Persetujuan Isteri Budiman Hakim

LUWU TIMUR, BUKAMATA – Politisi Partai Gerindra Luwu Timur, Sarkawi A Hamid, mengungkap fakta mengejutkan. Di hadapan warga Dusun Bone Pute, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, Luwu Timur, ia menyatakan jika proyek aspirasi di Luwu Timur tidak akan bisa berjalan tanpa persetujuan isteri Budiman Hakim, Sufriaty.

Pernyataan Sarkawi tersebut terekam dalam sebuah video, yang kemudian tersebar dan viral di sosial media.

“Yang ibu – ibu tempati sekarang ini aula. Itu juga bantuan pemerintah melalui aspirasi kami. aspirasi, aspirasi, tambah aspirasi. Luar biasa. Tapi itu tidak bisa berjalan kalau tidak disetujui oleh ibu (Sufriaty, red),” kata Sarkawi dalam video tersebut.

“Biar saya mau, kalau kepala daerahnya nggak mau, ibu Bupatinya nggak mau, juga tidak bisa,” kata Politisi Gerindra, sambil melambaikan tangan tanda tidak bisa terealisasi tanpa restu ibu Bupati.

Pernyataan Sarkawi ini mendatangkan tanggapan dari sejumlah warganet.

“Baru tau saya, kalau ibu bupati yang tentukan semua. Jadi tidak adaji pale gunanya perwakilan ta di daerah dan bupati kalau tidak ada persetujuan ibu bupati. Coba diluruskan dulu pak dewan, karena pemahaman ku begitu seperti yang kita bilang, tabe’,” tulis Paris Indra Firdaus, yang langsung menandai akun Facebook Sarkawi Hamid.

“Tengoklah platform media sosial hari ini, dengan mudah kita menemukan contoh kemunafikan atau perilaku buruk oknum politisi yang mencederai kehidupan berdemokrasi, tak peduli latar belakang personal maupun usia. Sarkawi Hamid yang menjabat anggota DPRD senior seolah bisa mengubah standar moral, bahkan berperilaku tidak etis, yup politik black campaign, saya baru percaya isu penentuan sebuah proyek yang memang sepenuhnya hak masyarakat wajib diaminkan oleh ratu joda sebelum dieksekusi. Sarkawi Hamid yang terhormat, apakah itu dirimu atau Cuma kacung ratu joda yang diternak,” tulis pemilik akun facebook Ria Astuty.

Sementara, Sarkawi Hamid melalui akun facebooknya, berusaha mengklarifikasi pernyataannya dalam video yang sudah terlanjur viral tersebut.

“Jelas saya katakan disitu bahwa biar saya mau ( aspirasi saya  ) kalau kepala Daerahnya atau Bupatinya tidak mau atau tidak setuju itu tidak bisa berjalan, kenapa begitu, karena Bupati adalah kuasa pengguna dan penanggung jawab keuangan Daerah. dan harus diketahui bahwa Bupati dan ibu Bupati saya maknai sebagai satu kesatuan selaku ketua Tim penggerak PKK. di setiap Jenjang Pemerintahan. Jangan dilihat sepenggal-sepenggal,” jelasnya. (*)