Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 11,2 Triliun untuk IKN

BUKAMATA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per 31 Juli 2024. Jumlah itu setara 26,4 persen dari pagu tahun ini yang sebesar Rp42,5 triliun.

"Tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III dan terutama di kuartal terakhir," katanya di konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Realisasi anggaran Rp11,02 triliun terbagi atas klaster infrastruktur sebesar Rp9 triliun dan klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Klaster infrastruktur digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kawasan lain serta Gedung Otorita IKN (OIKN).

Selanjutnya, pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menetrai, dan Rumah Sakit IKN; pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan bandaran VVIP

Kemudian, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.

Sementara itu, anggaran klaster noninfrastruktur digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan. Selanjutnya promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian lembaga; dukungan pengamanan Polri; dan operasional OIKN.

Sri Mulyani mengatakan total alokasi anggaran IKN sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp74 triliun. Rinciannya realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 Rp27 triliun, dan alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Ia pun menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menyebut uang APBN yang sudah digelontorkan untuk IKN sebesar Rp84,2 triliun untuk 108 paket pekerjaan yang sudah terkontrak.

"Dikontrakkan tidaknya berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," imbuhnya.