Wakili Sulsel di Ajang Apresiasi KIP 2024, Berikut Sederet Prestasi Desa Langkidi

MAKASSAR, BUKAMATA – Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, akan mewakili Sulsel di ajang Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024, yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 lalu, Desa Langkidi berada di urutan teratas dengan perolehan nilai 96,62 sehingga dikategorikan sebagai Desa Maju.

Komisioner KI Sulsel, Fauziah Erwin, mengungkapkan sejumlah kelebihan yang dimiliki Desa Langkidi. Dimana, tiga tahun pelaksanaan Monev Desa di Sulsel, nilai tertinggi kategori Informatif diperoleh Desa Langkidi karena publikasi dan ketersediaan Dokumen Informasi Desa sesuai ketentuan Undang Undang 14/2008 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sudah dipenuhi Desa ini.

Selain itu, Desa Langkidi mengembangkan inovasi pelayanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Desa Langkidi aktif mendorong masyarakat informasi di Desa dengan mendukung penuh terbentuknya komunitas masyarakat digital Desa Langkidi yang aktif melakukan kegiatan literasi informasi dan literasi digital.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, desa-desa menjadi lebih terbuka dan menyiapkan infrastruktur pendukung pelayanan informasi publik untuk memastikan kebutuhan informasi masyarakat desa itu terpenuhi," ujar Fauziah Erwin, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia juga berharap, Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota dapat memberikan dukungan penuh kepada desa-desa yang berprestasi, agar tetap mampu mempertahankan prestasinya di tahun mendatang.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel, Akbar RPN, mengatakan, Dinas PMD akan memberikan dukungan penuh kepada Desa Langkidi, serta akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Luwu.

“Insya Allah kita menargetkan tahun ini akan meneruskan tradisi prestasi kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita maksimalkan, semoga mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa itu sendiri,” kata Akbar. (*)