Bupati Maros Bahas Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Simposium Nasional

MAROS, BUKAMATANEWS - Bupati Maros, Chaidir Syam, menjadi pembicara dalam simposium nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah organisasi badan dunia PBB di Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024.

Simposium yang mengusung tema “Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Gita Shabarwal, dan Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia, Norimasa Shimomura.

Dalam kesempatan tersebut, Chaidir Syam memaparkan berbagai program dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros di bawah kepemimpinannya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ia menekankan pentingnya amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga saat PMI kembali ke tanah air.

Meskipun data resmi Pemkab Maros menunjukkan hanya 45 pekerja migran yang berangkat secara prosedural dalam empat tahun terakhir, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Maros mencapai ribuan orang.

Berdasarkan data BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) tahun 2022, total migran dari Kabupaten Maros dan kabupaten lainnya mencapai 75.166 orang.

Chaidir menjelaskan bahwa Pemkab Maros mensyaratkan calon pekerja migran untuk mendapatkan izin dari orang tua atau pasangan bagi yang sudah menikah, dengan validasi dari pemerintah desa.

Untuk perlindungan selama bekerja, Pemkab Maros melakukan koordinasi dengan BP2MI Sulsel secara periodik, menyampaikan data penempatan PMI secara rutin.

Pasca bekerja, Pemkab memastikan PMI yang kembali mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik hingga mereka kembali ke keluarga masing-masing.

Pemkab Maros juga terus melakukan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan bagi Purna PMI dan keluarganya, serta jaminan sosial lainnya.

Dari data yang dihimpun oleh SBMI Cabang Maros, terdapat sekitar 250 orang Purna PMI yang tercatat, dengan perkiraan mencapai 1.000 orang dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, mayoritas perempuan.

Kolaborasi dengan BP3MI Sulsel dalam pelatihan pemberdayaan telah memberikan manfaat bagi sekitar 100 Purna PMI sejak tahun 2023. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu mereka membangun kemandirian setelah kembali ke tanah air.

Konsultan UNDP untuk Indonesia, Heavy Nala Estriani, yang juga menjadi pembicara dalam simposium ini, mengapresiasi komitmen Chaidir Syam dalam perlindungan PMI di wilayahnya.

Menurut Heavy, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan respon yang positif terhadap integrasi anggaran dan kebijakan terkait perlindungan pekerja migran.

“Maros telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Diskusi di level OPD dan integrasi kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan PMI,” ujar Heavy Nala Estriani.