Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Kamis, 11 Juli 2024 16:01

Penjabat Bupati Takalar, Setiawan Aswad, menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis, 11 Juli 2024.
Penjabat Bupati Takalar, Setiawan Aswad, menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis, 11 Juli 2024.

Semua Fraksi di DPRD Takalar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.

TAKALAR, BUKAMATA - Penjabat Bupati Takalar, Setiawan Aswad, menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya, di Kantor DPRD Takalar, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, masing-masing fraksi satu persatu menyatakan menyetujui Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut.

Di hadapan Anggota DPRD Takalar, Perwakilan Forkopimda Takalar, Sekda Takalar dan Pimpinan OPD Takalar, Pj Bupati Setiawan Aswad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, Setiawan menyampaikan, ada sejumlah poin yang akan menjadi catatan serius. Diantaranya, persoalan kapasitas PBB yang harus segera ditingkatkan baik dari manajemen pendapatan maupun manajemen belanjanya.

“Kami akan mengevaluasi persoalan ini, dan meningkatkan SDMnya. Dengan harapan itu, kami akan berusaha meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kapasitas PBB," kata Setiawan.

Dan terkait isu-isu lainnya, kata Setiawan, seperti pelayanan teknis dasar kesehatan di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dan RS Galesong.

“Rumah sakit Galesong akan difungsikan dan kami upayakan agar segera diakreditasi dengan melengkapi persyaratan teknisnya. Untuk RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, kami juga telah mengupayakan agar infrastuktur segera diperbaiki,” jelasnya.

Pada sektor infrastruktur, lanjut Setiawan, pihaknya berusaha agar ada pemerataan pembangunan di semua daerah. Tahun ini, pemerintah sudah mengakses dana Inpres jalan daerah, sehingga jalan yang selama ini tidak tersentuh dapat tersentuh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.

“Kami sangat berterima kasih karena persetujuan dari anggota DPRD, tentu ini menjadi dasar buat kita untuk bisa mendapatkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggujawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi,” terangnya.

Diakhir sambutannya, Setiawan menyampaikan bahwa target-target pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, tidaklah sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan bersama karena adanya persoalan seperti persoalan manejerial, kelembagaan, teknis, administrasi dan persoalan SDM.

“Dengan komitmen yang besar kita akan memperbaiki dimasa datang, sehingga kita berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa lebih maksimal yang bermuara kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

#Pemkab Takalar #APBD Tahun Anggaran 2023 #Setiawan Aswad #DPRD Takalar #Rapat Paripurna