Aliansi Rakyat Bone Tolak Pilkada Jika Yusran Tidak Dicopot Sebagai Ketua KPU

BONE, BUKAMATA - Aliansi Rakyat Bone mengecam keras tindakan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin yang memerintahkan Anggota PPKnya menambah suara caleg tertentu pada Pemilu Februari 2024 lalu.

Bukti komunikasi Yusran dengan sejumlah oknum PPK pada saat itu kemudian satu persatu bermunculan di sosial media dan kini menjadi sorotan serius dari publik.

Sejumlah Masyarakat Bone yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone pun kemudian menggelar Aksi Demonstrasi dan meminta agar Yusran Tajuddin dicopot dari jabatannya. Bahkan bila perlu harus dipenjarakan karena dianggap sebagai penghianat demokrasi.

"Yusran Tajuddin sudah mencederai tatanan demokrasi di Kabupaten Bone, dia seorang penghianat demokrasi dan sudah tidak layak sebagai ketua KPU, dia harus dicopot dari jabatannya," kata Eko Wahyudi saat menggelar aksi di DPRD Bone, Kamis, 30 Mei 2024.

Para demonstran mendesak DPRD Bone mengeluarkan rekomendasi ke DKPP untuk melakukan pemecatan terhadap Yusran sebagai Ketua KPU, karena sudah dianggap sebagai penghianat demokrasi.

"Mewakili Aliansi Rakyat Bone kami menolak Pilkada Bone ketika Yusran masih menjabat sebagai Ketua KPU Bone. Kami yakin bahwa ketika Yusran masih menjadi ketua, maka Pilkada Bone tidak akan berjalan baik," tegas Eko, Korlap aksi.

Sementara Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan yang menerima langsung aspirasi dari Aliansi Rakyat Bone ini berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan dari para demonstran dan akan mengirimkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu dan DKPP sesuai tuntutan.

"Ini sudah menjadi tanggungjawab kami di DPRD untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Apalagi ini sudah menjadi persoalan luas bagi masyarakat, dan Insyaallah besok surat yang diminta oleh para demonstran ini akan saya antar langsung ke Bawaslu dan DKPP untuk segera ditindaklanjuti," kata Irwandi Burhan.

Usai menggelar aksi di Kantor DPRD Bone, para pengunjuk rasa melanjutkan demostrasi ke Bawaslu, Polres Bone, dan Kantor KPU Bone. (*)