Program Bansos Beras Jadi Tanggung Jawab Bapanas, Begini Penjelasan Sri Mulyani di Sidang MK

BUKAMATA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai alasan mengapa program bantuan beras berada di bawah pengawasan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dalam sidang yang dihadiri juga oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan tiga menteri lainnya, Sri Mulyani menyoroti implementasi awal program bantuan pangan yang menghadirkan beras seberat 10 kg.

Sorotan utama dalam sidang ini adalah terkait program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk perencanaan dan alokasi anggarannya.

Menanggapi pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sri Mulyani menjelaskan bahwa bantuan pangan yang dikelola oleh Bapanas tidak termasuk dalam kategori Perlindungan Sosial (Perlinsos), namun memiliki fungsi ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Masa, waktu bansos berbentuk beras dieksekusi, ada keluhan mengenai kualitas beras. Ini biasanya menjadi masalah teknis. Beras yang telah lama disimpan di Bulog dilaporkan memiliki kualitas yang kurang bagus, yang kemudian menimbulkan masalah bagi reputasi pemerintah," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Bapanas dibentuk untuk membantu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, termasuk aspek pengadaan, stok, dan distribusi ke daerah.

"Bapanas memiliki mandat untuk mengawasi 11 komoditas dalam hal ketahanan pangan. Namun, pada tahap awal pembentukannya pada tahun 2022, fokusnya hanya pada 3 komoditas, yaitu beras, jagung, dan kedelai," tambah Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi bantuan beras sebesar 10 kg yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada Maret 2023 telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram per 6 Februari 2024. Program ini bertujuan untuk meredam lonjakan harga beras yang terjadi sejak Agustus 2022, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Presiden Jokowi telah menetapkan penyaluran bantuan beras ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Juni 2024, dengan kemungkinan dilanjutkan jika anggaran memungkinkan.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa realisasi penyaluran bantuan beras tahun 2023 mencapai 1.494.441 ton, dengan tahap I sebanyak 640.590 ton (Maret-Mei) dan tahap II sebanyak 853.851 ton (September-Desember).