Jokowi Rencanakan Penggantian KTP dengan Identitas Kependudukan Digital

JAKARTA, BUKAMATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin perubahan menuju masa depan di mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) konvensional menjadi usang. Dalam langkah inovatif, warga akan segera memiliki opsi untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat disimpan di ponsel mereka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, mengungkapkan bahwa layanan ini merupakan salah satu dari sembilan layanan prioritas yang termasuk dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pertama, identitas digital dasar, digital ID, mirip dengan KTP. Target Presiden adalah menghapus kebutuhan untuk mencetak fisik KTP; sebaliknya, warga dapat mengandalkan IKD yang disimpan di ponsel mereka. Bagi yang tidak memiliki smartphone, KTP cetak masih bisa digunakan," ungkap Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Azwar menjelaskan bahwa penggunaan IKD akan menghilangkan kebutuhan bagi warga untuk menyediakan fotokopi KTP setiap kali mengurus administrasi.

Selain itu, SPBE juga akan difokuskan pada pertukaran data. Azwar menunjukkan bahwa kementerian memiliki data masing-masing, namun pemanfaatannya belum optimal untuk masyarakat karena kurangnya pertukaran data.

Fokus lain SPBE terkait dengan pembayaran digital. Menurut Azwar, hampir semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, telah mengadopsi sistem pembayaran digital. Jokowi juga mendorong pembuatan portal layanan publik yang bersatu tanpa terkotak-kotak oleh kementerian, melainkan dibuat berdasarkan kebutuhan warga.

"Sebagai contoh, seperti yang terlihat di Estonia, langsung menangani kebutuhan individu seperti kelahiran, prosedur pernikahan, dan asuransi. Langsung menuju ke masalah-masalah tertentu daripada tersegmentasi oleh kementerian. Ini akan dibahas dalam rapat kabinet penuh yang dipimpin oleh Presiden," jelas Azwar.

Pengembangan selanjutnya mencakup portal pemerintahan administratif. Azwar menyoroti bahwa sistem keuangan dan pemerintahan akan disederhanakan. "Baru-baru ini kita meresmikan SIPD. Dari lebih dari 500 layanan, sekarang kita hanya memerlukan satu," tambahnya.

Layanan lain dalam fokus SPBE melibatkan layanan SIM online, bantuan sosial dari Kementerian Sosial, layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dan layanan pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Azwar menekankan bahwa digitalisasi sembilan layanan SPBE tersebut akan memiliki dampak yang mendalam dan luas.