Anies-Cak Imin Klaim Akan Revisi UU KPK jika Menang Pilpres 2024

JAKARTA, BUKAMATA - Bakal calon presiden (bacapres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengklaim akan kembali merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika berhasil menang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Juru bicara Anies, Sudirman Said, mengatakan hal tersebut adalah kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Anies-Cak Imin sebagai lembaga eksekutif untuk melakukan perbaikan.

"Begitu kami punya kesempatan, ya kami akan dorong (revisi UU) itu," kata Sudirman saat ditemui wartawan di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (25/10). Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut memerlukan waktu karena revisi UU melibatkan dukungan dari partai politik. "Tapi pasti itu perlu waktu karena revisi UU melibatkan partai politik. Jadi tergantung seberapa besar kami memperoleh dukungan koalisi," ujar Sudirman.

Revisi UU KPK pada 2019 telah memantik gelombang perlawanan besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat sipil, karena dianggap melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Tim Reformasi Hukum juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan independensi dan profesionalitas KPK yang dianggap melemah akibat revisi UU tersebut.

Anies dan Cak Imin juga berjanji akan mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Pasangan ini juga ingin memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta.

Selain itu, Anies dan Cak Imin berkomitmen untuk memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih. "Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional," bunyi dokumen visi, misi, dan program Pilpres 2024 dari pasangan tersebut.