Partai Gelora Luncurkan Petamaya: Ungkap Realita Dunia Digital vs Dunia Nyata dalam Sistem Pemilu Terbuka

JAKARTA, BUKAMATA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) memperkenalkan program terbarunya, Petamaya, yang dapat disaksikan di kanal YouTube Gelora TV. Program ini bertujuan untuk memotret realitas di dunia digital, kemudian membandingkannya dengan dunia nyata dan didiskusikan oleh narasumber yang berkompeten.

Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka yang akan digelar pada tahun 2024.

Perbincangan dan polemik seputar hal ini telah berlangsung dalam waktu yang lama di media daring dan media sosial, melibatkan politisi, tokoh-tokoh partai politik, pemerintah, dan legislatif. Pendapat pun bervariasi.

Partai Gelora melalui program Petamaya berusaha untuk memetakan dunia maya dan memahami apakah data yang ada di dunia maya, serta pendapat dari para pengguna internet, memiliki relevansi dengan suara dan opini masyarakat secara umum.

"Kami bekerja sama dengan lembaga riset digital CAKRADATA untuk menyajikan program menarik yang dapat membantu kita memahami sepenuhnya topik yang sedang hangat di dunia maya," ujar Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Sebagai host dalam program ini, Endy menjelaskan bahwa dalam episode pertama, Petamaya akan membahas putusan MK yang sangat relevan dengan topik Pemilu Terbuka, antara #Petamaya dan Realita Publik. Pembahasan ini akan dilakukan secara mendalam oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.

"Dalam episode pertama ini, kita akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni yang lalu yang menjadi pembicaraan hangat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkapnya.

Menurut Endy, temuan yang diperoleh melalui Petamaya menunjukkan bahwa isu mengenai sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup hanya menjadi perdebatan di kalangan elit nasional dan partai politik, termasuk calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan bertarung dalam Pemilu 2024.

"Isu ini mulai muncul pada awal Januari dengan pernyataan dari para ketua partai politik, dan semakin intensif dibahas dengan dukungan 8 partai politik terhadap Pemilu Terbuka, serta pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap adanya kebocoran putusan MK," jelasnya.

Namun, di lapangan, di kalangan masyarakat umum, isu ini belum menjadi pembicaraan serius. Hal ini berbeda ketika ada pembahasan mengenai pembatalan Piala Dunia U-20 beberapa waktu lalu.

"Kita mendengarkan langsung dari masyarakat mengenai pengaruh sistem terbuka dan tertutup ini terhadap partisipasi politik mereka dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan masa depan mereka. Namun, pada dasarnya mereka juga mendukung Pemilu Terbuka," tambahnya.

Muhammad Nurdiansyah, Kepala Lembaga Riset Digital CAKRADATA, mengungkapkan bahwa riset dilakukan pada tanggal 14-19 Juni 2023 dengan melibatkan berbagai sumber di media daring, akun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, serta sumber-sumber di pemerintahan.

"Dalam riset ini, kami menemukan adanya penggiringan opini yang dilakukan oleh para tokoh politik sejak Januari 2023 hingga menjelang putusan MK pada bulan Juni. Momen krusialnya adalah pernyataan mantan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengenai adanya potensi kekacauan politik, serta tuduhan kebocoran yang disampaikan oleh Denny Indrayana," ungkap Muhammad Nurdiansyah.

Dadan, panggilan akrab Muhammad Nurdiansyah, juga menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MK Anwar Usman sebelum putusan MK menjadi sorotan, selain pernyataan dari Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah yang menganggap putusan MK ini sebagai kemenangan bagi demokrasi.

"Menariknya, saluran YouTube seperti Kanal Official Rocky Gerung Jokowi kepada Megawati juga menjadi perhatian, begitu pula dengan akun Official Refly Harun yang disebut sebagai lawan dari sistem Pemilu Tertutup. Denny Indrayana juga benar, MK juga benar! Bagaimana ini bisa terjadi? Karena hal tersebut dianggap sebagai elemen utama yang mempengaruhi putusan MK," jelasnya.

Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Pemilu Terbuka akan mendorong partisipasi rakyat dalam membangun Indonesia.

"Artinya, membesarkan Indonesia bukan hanya tanggung jawab segelintir individu atau pemimpin, melainkan tanggung jawab kita semua," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menjelaskan bahwa Sistem Terbuka juga akan mendorong terpilihnya pemimpin yang transparan dan terbuka, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju. Hal ini merupakan harapan Partai Gelora sebagai partai yang mengusung perubahan dan menargetkan Indonesia sebagai kekuatan besar di masa depan.

"Kami bersyukur bahwa MK mendukung esensi dari negara demokrasi. Inti dari demokrasi adalah keterbukaan, dimana kita dapat melihat siapa pemimpinnya secara transparan. Dalam sistem tertutup, kita tidak akan tahu siapa pemimpinnya dan kita juga tidak dapat mengetahui karakter dan rekam jejaknya," tambahnya.

Fahri, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, juga menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan politik untuk kembali ke Sistem Tertutup. Permasalahan yang dibahas dalam konteks Sistem Pemilu di DPR adalah terkait antara Pemilu Terbuka dan Pemilu Distrik.

"Fokus perdebatan mengenai penggunaan model Pemilu Distrik tersebut kalah dari Pemilu Terbuka, sehingga tetap diputuskan untuk menggunakan Sistem Terbuka. Jadi, tidak ada pembicaraan mengenai Pemilu Tertutup sama sekali. Opsi yang ada saat itu adalah Proporsional Terbuka dan Sistem Distrik," jelasnya.

Dalam Sistem Pemilu Terbuka, Fahri menegaskan bahwa negara sebagai penyelenggara pemilu akan membangun suatu sistem yang mengintegrasikan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan rakyat yang memilihnya.

"Hal ini akan mengembalikan hubungan yang luhur antara pemimpin dan rakyatnya," tegas Fahri Hamzah.

Partai Gelora berharap melalui program Petamaya yang mereka luncurkan, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik perbincangan dan tema yang sedang hangat di dunia maya serta bagaimana hal tersebut relevan dengan suara dan opini masyarakat.

Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora, mengungkapkan kerjasama dengan lembaga riset digital CAKRADATA dalam penyajian program tersebut. Program ini akan menyajikan konten menarik yang membantu pemahaman secara menyeluruh terhadap isu-isu yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia maya.

"Melalui Petamaya, kami berusaha untuk memetakan lanskap dunia maya dan menggali apakah data di dunia maya, yang dihasilkan oleh para warganet, relevan dengan suara dan opini masyarakat secara keseluruhan. Program ini akan dibahas oleh narasumber kompeten," kata Endy dalam keterangan resminya.

Dalam tema perdana Petamaya, yang berjudul 'Menyakapi Pemilu Terbuka Antara #Petamaya dan Realita Publik', Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, akan membahas secara mendalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Pemilu pada bulan Juni yang lalu, yang menjadi topik hangat pembicaraan.

Partai Gelora berharap dengan menghadirkan program seperti Petamaya, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik terkini, termasuk tentang Sistem Pemilu Terbuka dan dampaknya bagi hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dengan demikian, Partai Gelora berupaya untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan mendorong terwujudnya hubungan yang luhur antara pemimpin dan rakyatnya. Program Petamaya diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dan informatif bagi masyarakat dalam menghadapi realitas dunia digital dan dunia nyata.