Demo Hari Buruh, Ancaman Golput Pemilu 2024
Selain mengancam akan Golput, mereka juga punya 20 permintaan lain yang ditujukan kepada pemerintah, yang tertuang dalam pernyataan tertulisnya itu.
MAKASSAR, BUKAMATA - Massa aksi menebar ancaman saat demo peringatan Hari Buruh Internasional di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satu ancamannya adalah Golput pada 2024 mendatang.
Hal itu diungkap oleh massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Perjuangan Diplomatik (APD), melalui pernyataan tertulisnya dalam bentuk selebaran kertas yang diterima, Senin 1 Mei 2023.
Selain mengancam akan Golput, mereka juga punya 20 permintaan lain yang ditujukan kepada pemerintah, yang tertuang dalam pernyataan tertulisnya itu.
1. Cabut UU Cipta Kerja
2. Golput Pemilu 2024
3. Tarik militer non organik dan organik dari tanah Papua
4. Bebaskan Victor Yemo dan seluruh Tapol Papua
5. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis
6. Wujudkan kesehatan gratis
7. Cabut UU Minerba
8. Sahkan UU PRT
9. Implementasikan UU TPKS
10. Tolak full day school
11. Tolak penggusuran Bara-barayya
12. Tolak reklamasi Pulau Lae-lae
13. Hentikan PHK sepihak
14. Hentikan represifitas terhadap massa aksi
15. Tolak kenaikan UKT/SPP
16. Cabut KUHP
17. Turunkan harga BBM
18. Hentikan perampasan ruang hidup
19. Implementasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
20. Bebaskan massa aksi UU Cipta Kerja
21. Indonesia ilegal di atas tanah Papua
Sebelumnya diberitakan, ratusan kaum buruh dari 11 organisasi menggeruduk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin 1 Mei 2023. Demo ini berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WITA
Selama berorasi di depan kantor DPRD Sulsel, kaum buruh membakar ban dan memasang alat peraga yang tertulis penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Beberapa jam berunjuk rasa di kantor legislator itu, akhirnya mereka bertemu dengan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini berjanji akan membahas itu bersama pemerintah atas UU yang dianggap merugikan kaum buruh ini
"Minggu depan kami sudah menjadwalkan untuk RDP langsung dengan Pemprov Sulsel dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga Biro Hukum dan menyelesaikan masalah dan apa yang menjadi harapan buruh," kata Andi.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya akan memperjuangkan hak kaum buruh. Dengan segala cara, Andi akan menyampaikan ke pemerintah.
"Insya Allah kami akan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada pada kami. Dan kewenangan yang ada di pusat, yakin dan percaya, Insya Allah apa yang diharapkan buruh, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya.
