IDI Tepis Tudingan Disebut Persulit Pengurusan SIP dan STR oleh Kemenkes

MAKASSAR, BUKAMATA - Ikadan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar menepis tudingan yang menyebut organisasi profesi kedokteran ini, mempersulit pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi calon dokter.

Ketua IDI Cabang Makassar, dr Abdul Aziz, mengatakan, hal itu menjadi urusan pemerintah dan bukan IDI.

"Banyak framing negatif dari pemerintahan. Menkes misalnya IDI dianggap menyelewengkan surat tanda registrasi pengurusan SIP (Surat Izin Praktik). Padahal itu ranah pemerintah. Bukan IDI," kata Abdul kepada wartawan usai Konsolidasi IDI Cabang Makassar di Hotel Four Point, Jumat, 31 Maret 2023.

Pengurusan SIP dan STR ini dianggap IDI sebagai biangnya karena prosesnya yang rumit, memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit bagi calon dokter yang ingin membuka praktik.

Sebagai contoh, calon dokter meski membuat STR. Baik untuk calon dokter umum maupun spesialis.

Semuanya harus daftar dulu ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Tapi sebelum ke KKI, calon dokter, khususnya spesialis lebih dulu harus melalui perhimpunan setempat. IDI pun menepis itu.

"Saya tegaskan STR dan SIP itu ranah pemerintah. Bukan IDI. Jadi apa yang dikatakan pejabat di atas bahwa itu adalah penyelewengan dari IDI, sama sekali tak ada ranahnya IDI di situ," tegasnya.

Sekadar diketahui, Kementerian Kesehatan (Menkes) menyebut pengurusan STR dan SIP berbelit-belit. Akibatnya, banyak profesi dokter yang hal ini karena tak relevan dan sulit membuka praktik kedokteran.

Menkes berhadap pengurusan ini dibuat lebih praktis dan murah pada biaya. Dokter yang baru saja lulus dalam pendidikan, segera membuka praktik kedokteran dengan perizinan yang mudah.

Untuk itu diharapkan dengan RUU Kesehatan yang ada, serta pengurusan SIP dan STR yang mudah, kekurangan tenaga kedokteran utamanya spesialis bisa teratasi. (*)