PHRI Harap Pemerintah Cabut Larangan Buka Puasa Bersama

MAKASSAR, BUKAMATA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel berharap pemerintah segera mencabut aturan larangan buka puasa bersama pejabat dan aparatur pemerintah. Pasalnya, aturan ini sangat berdampak pada hotel dan restoran.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan, pada Bulan Ramadan, tingkat hunian di hotel anjlok. Tingkat huni hanya running di kisaran 20-25 persen saja.

"Kondisi hunian di bulan puasa yang sepi sudah menjadi siklus tahunan dan bukan sesuatu yang mengagetkan lagi," kata Anggiat, Minggu, 26 Maret 2023.

Tetapi, kata Anggiat, sangat disayangkan karena buka puasa bersama yang menjadi target utama mengisi kondisi hunian yang sepi, serta diharapkan membantu cash flow hotel dan restoran, juga tidak bisa terlaksana pasca keluarnya instruksi pemerintah yang melarang pejabat untuk melakukan buka puasa bersama.

Menurut Anggiat, jika alasannya karena Covid 19, kurang tepat. Apalagi, sebelumnya konser musik skala besar-besaran sudah terselenggara dengan baik. Sejumlah kegiatan nasional juga sudah berjalan normal tanpa ada efek yang mengkuatirkan.

"Pemerintah tidak berpikir efek negatif terkait kebijakan larang melarang buka puasa, karena akan memberi multiplayer efek terhadap kelangsungan usaha hotel dan restoran. Padahal, hotel dan restoran penyumbang PAD terbaik di setiap daerah," jelasnya.

Selain itu, larangan ini juga berdampak pada UMKM pemasok bahan makanan ke hotel dan restoran.

"Harapan kami, aturan ini bisa segera dicabut agar pergerakan usaha bisa berjalan ditengah kondisi saat ini. Buka puasa bersama sudah menjadi andalan untuk membantu cash flow hotel dan restoran," tuturnya. (*)