Indeks Hambatan Investasi di Sulsel Masuk Kategori Sedang

MAKASSAR, BUKAMATA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melakukan diseminasi kajian dengan judul The Most Binding Constraint on Foreign Direct Investment in South Sulawesi. Kegiatan diseminasi ini dibuka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Sulkaf Latief.

Kajian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) ke Sulsel. Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana, menjelaskan, dalam kajian tersebut, identifikasi hambatan dan rekomendasi strategi peningkatan iklim investasi dilakukan menggunakan pendekatan PESTEL (Political/Politik, Economic/Ekonomi, Social/Sosial, Technology/Teknologi, Enviromental/Lingkungan dan Legal/Hukum).

"Hasil kajian menunjukkan nilai Indeks Hambatan Investasi (IHI) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 43,65 atau masuk dalam kategori hambatan sedang," ungkap Causa Iman, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 31 Januari 2023.

Causa Iman menjelaskan, hambatan tertinggi terdapat pada dimensi Social, Lingkungan dan Ekonomi. Sedangkan nilai IHI terendah terdapat dalam dimensi Teknologi, Politik dan Hukum.

"Mayoritas responden kajian memiliki rencana investasi (will explore dan likely to invest) di Sulawesi Selatan dan di Indonesia dalam tiga tahun mendatang dengan manufaktur sebagai sektor yang paling diminati," jelasnya.

Hasil kajian tersebut juga mengkonfirmasi pentingnya peran rekomendasi investasi (dari pemerintah, kolega bisnis ataupun Lembaga konsultan swasta) sebagai mediator antara dimensi PESTEL dan keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Selain itu, terbangunnya kerjasama investasi dengan negara asal investor berpotensi meningkatkan peluang investor asing menanamkan modalnya di Sulsel.

Lebih lanjut, kata Causa Iman, rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian mencakup pentingnya menjaga stabilitas politik, harmonisasi ketentuan hukum antara pusat dan daerah, penyediaan infrastruktur dasar, mendorong penguasaan teknologi tepat guna terutama bagi siswa-siswi sekolah kejuruan, mendorong pola pikir inventor untuk mahasiswa, sinergi dengan seluruh stakeholder termasuk LSM dan tokoh masyarakat, dan meningkatkan pengawasan fasilitas instalasi pengolahan air limbah untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas industri.

"Diseminasi hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Selatan," imbuhnya. (*)