Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Rabu, 25 Januari 2023 18:36

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin, Selasa, 24 Januari 2023.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin, Selasa, 24 Januari 2023.

Gubernur Andi Sudirman Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi

Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022. Untuk bantuan sosial Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan subsidi transportasi umum Rp 2,5 miliar.

JAKARTA, BUKAMATA - Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin, Selasa, 24 Januari 2023. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia yang digelar sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam paparannya menyampaikan, berdasarkan arahan Presiden dalam hal pengendalian inflasi, para kepala daerah diminta memantau langsung harga dan terjun di lapangan, serta berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM maupun angkutan umum.

"Yang di daerah, kita harus turun langsung di lapangan, jangan hanya di belakang meja terima laporan, turun cek sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas penyumbang inflasi," kata Mendagri Tito Karnavian.

Selanjutnya, Pemda diminta untuk turut serta menurunkan kemiskinan extrem sampai target 0 persen pada 2024. Ketiga, mendorong kepala daerah untuk turunkan stunting dibawah 14 persen di tahun 2024.

Selanjutnya, Tito meminta segera selesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD). Maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.

Kemudian, susun rencana induk master plan penataan kota dan juga penekanan visi misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah. Serta dua poin lainnya, menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024 serta jaminan kebebasan beragama.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, kemiskinan esktrem dan stunting sudah menjadi prioritas Pemprov Sulsel. Terkait infrastruktur, sudah bisa e-katalog lokal, termasuk untuk irigasi dan pertanian.

Adapun Sulsel, secara tahunan, inflasi Sulsel pada Desember 2022 tekanan inflasi melemah, tercatat sebesar Rp 5,77 persen (y-on-y), lebih rendah dari inflasi November 2022 (6,00 persen y-on-y).

Upaya yang yang dilaksanakan melalui TPID Provinsi Sulsel dengan program kerjasama dengan toko ritel untuk memperpendek jalur distribusi, Program Benih Mandiri, pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga.

Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022. Untuk bantuan sosial Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan Subsisi Transportasi Umum Rp 2,5 miliar.

“Berbagai upaya yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat, termasuk dengan Forkopimda, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini,” pungkas Andi Sudirman. (*)

 

#kemendagri #Pengendalian inflasi #Pemprov Sulsel