Tingkatkan PAD, Pemkab Takalar Perkuat Transaksi Digital

TAKALAR, BUKAMATA - Pj Bupati Takalar Dr Setiawan Aswad, menerima kunjungan silaturahmi Bank Indonesia (BI), di Kantor Bupati Takalar, Kamis, 19 Januari 2023. Silaturahmi tersebut merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Takalar.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rudi Bambang Widjanarko, menyampaikan, tingkat pembayaran digitalisasi Kabupaten Takalar terus meningkat. Hal ini suatu modal dalam meningkatkan elektronifikasi transaksi daerah.

"Di sisi lain, Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi terkait penerimaan baik dari sisi pajak maupun retribusi yang dapat meningkatkan PADnya. Terbukti banyaknya destinasi wisata dan rumah makan, sehingga dapat memperkuat program pembayaran secara digitalisasi," jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Takalar dalam mengatakan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penting buat kita melihat sejauh mana kapasitas fiskal kita, terutama dalam dua hal. Dari aspek belanja serta pendapatan, dan pembiayaan belanja.

"Dalam memaksimalkan pajak, penting untuk diketahui bahwa pergerakan transaksi keuangan di daerah baik dari sisi pendapatan bisa dilihat secara update dengan upaya digitalisasi," ujar Setiawan.

Setiawan mengungkapkan, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah segera dijalankan secara baik di Takalar. Ia berharap, Takalar bisa mengambil peran yang cukup berarti dalam penguatan keuangan daerah.

"Sinergitas kolaborasi dengan OPD sangat penting dalam peningkatan PAD kita," ungkapnya.

Dalam peningkatan pendapat di Kabupaten Takalar, lanjut Setiawan, target yang ingin dicapai di Semester I Tahun 2023 mendorong realisasi PDRB potensial (BPTHB, pajak resto, pajak hotel) melalui kanal digital, edukasi digital wajib PDRB, dan capacity building perangkat teknik.

"Dengan transaksi digital diharapkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan. Termasuk indegrasi ekonomi dan keuangan digital, kemandirian fiskal, dan pelayanan PDRB berbasis digital," urainya. (*)