10.000 Massa Aksi Buruh 'Teriakkan' Cabut Perlu Ciptaker

BUKAMATA - Sebanyak 10.000 ribu massa aksi yang tergabung dari berbagai serikat Buruh memadati jalan-jalan di Jakarta, Sabtu (14/1/2023). 

Massa berkumpul di area Bundaran Patung Kuda Arjuna setelah melakukan longmarch dari arah Jalan Medan Merdeka. Lautan manusia tersebut berkumpul untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Massa tampak membawa spanduk protes bertuliskan 'Cabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja'. Selain itu, terlihat setiap peserta aksi memegang bendera Partai Buruh yang berwarna oranye.

Akibat aksi tersebut, sebanyak 5 mobil komando disiagakan . Aparat kepolisian menutup arus lalu lintas di area Bundaran Patung Kuda Arjuna.

Diketahui, sebanyak 1.100 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh Partai Buruh dan serikat buruh lainnya di area Patung Kuda Arjuna.

"Pengamanan personel hari ini kita turunkan 1.110 personel. Untuk mengcover beberapa kegiatan. Gabungan TNI-Polri," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin dikitip dari Suara.com

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, massa aksi berasal dari berbagai latar belakang seperti kaum tani, nelayan, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, miskin kota, hingga forum guru dan tenaga honorer.

Massa akan lebih dulu berkumpul di IRTI Monas sekitar pukul 09.30 WIB. Dari sana, massa akan bergerak ke kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Gedung Indosat -- dan kemungkinan akan tertahan di sana.

"Isu yang dibawa adalah menolak Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Dalam produk atau mekanisme hukum terhadap pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konfrensi pers secara daring, Rabu (11/1/2023).

Said menyebut, puluhan ribu pendemo itu berasal dari beberapa daerah. Misalnya, Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Bandung Raya, Subang, dan Cirebon. Pada hari yang sama, aksi juga akan berlangsung di beberapa kota industri, yakni Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Banda Aceh, Gorontalo, dan Makasssar.

Partai Buruh sejak awal setuju jika Perppu menjadi produk atau mekanisme hukum terhadap pembahasan Omnibus Law - Cipta Kerja. Jalan itu dipilih lantaran mereka tidak percaya dengan DPR RI.