
Pengamat Politik Minta KPU "Lebih Gaul" Demi Tingkatkan Angka Partisipasi Pemilih
Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih peka dalam menyentuh pemilih pemula yang gaul dan up to date. Hal ini diperlukan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi pemilu pada 2024 nanti.
MAKASSAR, BUKAMATA - Pengamat politik Luhur Priyanto menyebut penyelenggara pemilu harus mengikuti tren pemilih pemula yang cakap teknologi. Dengan kata lain, penyelenggara pemilu utamanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih peka dalam menyentuh pemilih pemula yang gaul dan up to date. Hal ini diperlukan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi pemilu pada 2024 nanti.

Luhur menuturkan, berkaca pada Pilwali 2019 lalu, di Kota Makassar angka partisipasi pemilih masih tergolong rendah yakni kurang dari 60 persen.Pengamat politik Unismuh tersebut menilai, rendahnya partisipasi itu lantaran adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tak memberikan hak suara atau golongan putih (golput).
Luhur menjabarkan, ada dua kategori golput. Pertama golput teknis dan kedua yakni golput ideologis. Terkait golput teknis, kata dia, kurang massifnya sosialisasi menyentuh platform generasi Z yang sudah wajib pilih.
"Kalau yang teknis ini biasanya karena kinerja penyelenggara yang tidak optimal. Misalnya sosialisasinya tidak menyentuh, sosialisasinya tidak menggunakan media yang tidak tepat. Kadang-kadangkan penyelenggara itu masih menggunakan sosialisasi yang kayak begini kumpul-kumpul orang, sementara pemilih pemula kan sudah menggunakan platform interaksi yang berbeda di ranah digital," jelas Luhur dikutip dari YouTube Bukamatanews, Rabu (4/1/2023).
"Nah ini yang saya kira juga perlu perubahan-perubahan perilaku di sektor penyelenggara kalau memang ingin memposir peningkatan angka partisipasi pemilih supaya tidak Golput," lanjutnya.
Soal golput ideologis, menurut Luhur, adalah mereka yang menaruh kekecewaan atas sistem dan pemerintahan yang ada.
"Ini terkait misalnya dengan sistem dan atau bagaimana kekuasaan yang sekarang ini, apalagi ada mungkin ada kekecewaan. Tetapi sebaiknya ya politik itu kan kanalisasi konflik, jadi misalnya orang tidak puas dengan rezim, dengan kebijakan, ya sebaiknya disalurkan melalui kanal-kanal pemilihan yang disediakan negara, tentu yang paling konstitusional melalui pemilihan umum," ujarnya.
Selain penyelenggara pemilu, Luhur juga mendorong seluruh Parpol peserta Pemilu 2024 untuk memberikan tawaran program yang dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Melalui pemilihan umum, di sanalah partai-partai ini yang menawarkan alternatif-alternatif program sebagaimana ideologi yang mereka miliki. Dan kalau itu dilakukan, ya saya kira partisipasi pemilih dari waktu-waktu akan terus membaik," pungkasnya.
News Feed
Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas OPD Lewat Bimtek Arsitektur SPBE
23 Oktober 2025 19:40
Kurang dari 24 Jam, Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Curanmor di Bontocani Bone
23 Oktober 2025 17:54
13.224 PPPK Kemenag Dilantik, Termuda Usia 20 Tahunan
23 Oktober 2025 17:47