Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter, BMKG Keluarkan Peringatan Dini

JAKARTA, BUKAMATA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat. Kompleksnya dinamika atmosfer berpotensi mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia.

"Adapun wilayah perairan Indonesia yang perlu diwaspadai, yakni kategori tinggi gelombang 2.5-4.0 meter," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam keterangannya, Selasa, 27 Desember 2022.

Menurutnya, gelombang tinggi juga terjadi di Selat Malaka Bagian Utara, Perairan Utara Sabang, Perairan Barat Aceh, Perairan Barat Nias. Lalu Perairan Kepulauan Mentawai, Perairan Barat Enggano, hingga Lampung, Samudra Hindia Barat, Sumatera.

Termasuk Selat Sunda, Perairan Selatan Jawa, hingga NTB, Samudera Hindia Selatan Banten, Samudera Hindia Selatan Jawa Timur, hingga NTB, Perairan Anambas-Natuna. Lalu perairan Subi-Serasan, Laut Jawa Bagian Tengah Dan Timur, Laut Sulawesi Bagian Tengah dan Timur, Perairan Utara Sulawesi.

"Termasuk Perairan Kepulauan Sitaro Bagian Barat, Perairan Kepulauan Sangihe, dan Talaud. Kemudian Samudera Pasifik Utara Halmahera, hingga Papua Barat," ujarnya. 

"Kemudian, kategori tinggi gelombang 4.0-6.0 meter terjadi di Laut Natuna Utara. Kemudian Samudera Hindia Selatan Jawa Barat dan Tengah," katanya, menambahkan.

Dia mengatakan, dengan adanya prakiraan cuaca tersebut, masyarakat diharapkan terus memonitor informasi prakiraan cuaca. Sekaligus peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG.

Adapun berbagai risiko terjadinya bencana hidrometeorologi, diantaranya,  banjir, longsor, banjir bandang. Lalu angin kencang, puting beliung dan gelombang tinggi.

"Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Dahan dan ranting pohon yang rapuh harus dipangkas serta menguatkan tegakan/tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang," imbaunya.

Pemerintah Daerah, kata Dwikorita, perlu lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometrorologi. Selain itu, Pemda juga harus memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap mengantisipasi peningkatan curah hujan.

"Perlu juga digencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian. Baik dari pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan/pengurangan risiko bencana hidrometeorologi," katanya. (*)