Parah! Bupati Bangkalan Ternyata Gunakan Uang Korupsi untuk Bayar Survey Elektabilitas Pribadi

BUKAMATA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, membenarkan bahwa Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (RALAI) menerima uang sogokan sebesar Rp 5,3 miliar dari lelang jabatan dan juga fee proyek.

Uang sogokan itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya, diantaranya untuk membiayai survei elektabilitasnya. KPK bakal mengembangkan dan menelusuri kasus tersebut hingga ke depan lebih jelas lagi.

"Tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lainnya diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik," kata Firli, dikutip dari beritajatim.com l Kamis (08/12/2022).

Pria yang akrab dipanggil Ra Latif ini sedang dalam masa jabatannya sebagai bupati periode 2018-2023. Dalam kasus lelang jabatan, Abdul Latif memiliki wewenang memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di pemkab setempat yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.

Kemudian dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah tersangka Abdul Latif membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4.

"Melalui orang kepercayaannya, Tersangka RALAI kemudian meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut," kata Firli.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima Tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 Miliar," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Ra Latif ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada awal November 2022 silam. Ia tidak sendiri, lima tersangka lain juga menemaninya sebagai tersangka dalam sejumlah kasus.

Untuk penyelidikan kasus ini dilakukan secara marathon oleh KPK. Tim penyidik sebelumnya telah menggeledah kurang lebih 14 kantor pemerintah kabupaten setempat, termasuk kantor DPRD Bangkalan dan sejumlah kator dinas.

"Secara maraton dari tanggal 24-28/10, Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan diantaranya kediaman pribadi pihak terkait dan berbagai kantor dinas yang ada di Pemkab Bangkalan, Jatim," kata Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Dia memaparkan, lokasi yang digeladah yakni sebuah Rumah pribadi yang beralamat di Jl Raya Langkap Burneh, Bangkalan, Kantor DPRD, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Kemudian Dinas Kesehatan Pangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian, lanjut Ali, penggeledahan juga dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah, kantor Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan.

Selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di kantor Dinas Pendidikan, kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan kantor Dinas Sosial Kabupaten.