Pengamat : Jangan Terlalu Panik Hadapi Resesi, Indonesia Negara Agraris

BUKAMATA - Krisis ekonomi atau resesi ekonomi mulai kerap diperbincangkan. Pasalnya beberapa pengamat mengatakan bahwa tahun 2023 gelap. Artinya tahun 2023 belum memiliki kejelasan. Tahun 2023 belum bisa diprediksi, khususnya dalam hal ketersediaan pangan yakni komoditas padi. 

Salah-satu dampak yang bisa membuat ketersediaan pangan berkurang ialah gagalnya panen di beberapa sektor pertanian. Kegagalan panen bisa dipicu oleh kurangnya ketersediaan air atau munculnya hama dan wabah akibat dari krisis iklim yang terjadi.

Seperti yang dilansir dalam situs ditjenppi.menlhk.go.id "Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada.

Pemerintah ataupun stakeholder pertanian butuh respon cepat dalan menghadapi krisis iklim yang tengah terjadi.

Dilansir dari data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan merupakan sebagai salah satu lumbung pertanian di Indonesia. Dari 34 provinsi, sulawesi selatan berada di posisi ke-4 dengan produktivitas padi yang cukup tinggi.

Dari tahun 2020 hingga 2022, produksi padi Sulawesi selatan menunjukkan peningkatan. Jumlah produksi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tidak seperti beberapa provinsi lain yang mengalami penurunan. 

Produksi padi di tahun 2020 yakni 4.708.464.97 ton, sedangkan di tahun 2021 yakni 5.090.637,23 ton. Produksi beras sulawesi selatan menyentuh 5.341.021,00 ton di tahun 2022. Sedangkan total produksi beras untuk seluruh Indonesia di tahun 2022 yakni 55.670.219,00 ton.

Sulawesi selatan menyumbang 9,5% ketersediaan padi untuk Indonesia pada tahun 2022.

Prof Marsuki DEA, selaku guru besar Fakulltas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddina mengatakan bahwa ancaman resesi yg paling ditakutkan akan terjadi tahun 2023 adalah krisis pangan. Ini diasumsi sebagai akibat adanya pembatasan ekspor dari produsen input pertanian, Ukrania, utamanya pupuk.

"Karena dikhawatirkan perang akan berkepanjangan maka ancaman krisis pangan akan terjadi termasuk Indonesia. Namun dalam kasus Indonesia, ancaman krisis pangan tersebut mungkin tidak akan seberat dengan negara-negara yang kekurangan sumber daya pertanian, " katanya. 

Artinya, Indonesia mungkin akan mengalami sedikit guncangan persoalan pangan akan tetapi hal ini bersifat sementara.

"Karena pada dasarnya, Indonesia seperti yang kita ketahui sebagai negara berbasis pertanian dengan segala macam jenisnya tersedia, terutama padi-padian, " ungkapnya. 

Sehingga secara umum , kata dia tentunya dibanyak wilayah di Indonesia, diantaranya Sulsel, ketersediaan pangan cukup tersedia, utamanya padi. 

"Sesuai data BPS produksi padi Sulsel meningkat cukup signifikan, sehingga mengalami surplus, " kuncinya. 

Akibat kemungkinan perang yang bekepanjangan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terkena dampak. Namun, dampak terhadap Indonesia sendiri barangkali tidak akan seberat dampak terhadap negara-negara lain. Halini dikarenakan Indonesia adalah negara agraris. Ketersediaan pangan akan cukup terpenuhi. 

Namun demikan, Prof Marzuki mengingatkan dengan kondisi ekstrim musim penghujan, maka bisa saja produksi padi di Sulsel akan menurun sementara waktu, tapi setelah beberapa bulan ke depan kembali akan meningkat produksinya.

"Sehingga jika pemerintah daerah Sulsel khususnya dapat mengelola ketersediaan padi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Sulsel maka selayaknya ancaman krisis pangan, padi khususnya tidak akan terasa berat, apalagi jika memperhitungkan ketersediaan potensi seperti pangan lainnya yang cukup banyak, seperti jagung, biji-bijian, termasuk umbi-umbian." Tutup Prof Marsuki DEA, guru besar Ekonomi tersebut. 

Pun curah hujan yang lebat, tidak akan terasa berat bagi Sulsel. Dampak terhadap produktivitas yang akan dialami kemungkinan hanya sesaat, setelah itu produktivitas akan berangsur membaik.