Bupati Lutra Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

LUWU UTARA, BUKAMATA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menghadiri Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Gratifikasi, Penyuapan, dan Pungutan Liar) di Lingkungan Pendidikan dan Sinergi Antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dirangkaikan Launching QR Code Aduan Gratifikasi Online. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lagaligo, Kamis, 24 November 2022.

Dalam sambutannya, Indah Putri Indriani, menyampaikan, dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), tren kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan  ditindaklanjuti oleh APH, menjadi salah sektor lima besar yang paling banyak ditindaklanjuti.

"PR terbesar negara adalah membangun SDM-nya. Karena tahun 2030, Indonesia akan diprediksi menikmati bonus demografi. Tapi tidak ada artinya jika SDMnya banyak, tapi tidak bermanfaat atau produktif," ujarnya.

Menurutnya, SDM atau anak didik ibarat batu biasa atau batu mulia. Punya bakat, punya talenta, ketika digosok dengan orang yang tidak profesional tidak bernilai apapun. Oleh karena itu, keberadaan kita menjadi sangat penting, selain orang tua, karena madrasah pertama anak itu adalah ibu. Seperti apa kualitas SDM kedepan, generasi emas ditengah pertarungan global.

"Negara sudah mengalokasikan dana yang cukup besar di sektor pendidikan, tetapi masih menjadi ladang korupsi," ujarnya.

Ia menegaskan, dana BOS itu bukan tujuan. Tetapi alat untuk memudahkan atau membantu kita mencapai tujuan. Olehnya, diharapkan dana yang dikelola betul-betul untuk peruntukkannya.

"49 persen kasus korupsi di sektor pendidikan berkaitan dengan LHP dana BOS dan kasus pungli. Mulai dari pungli penerimaan siswa baru, dana ujian, operasional MKKS, sertifikasi guru, hingga penebusan standar kelulusan atau SKL," bebernya.

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat penting dilakukan agar tidak terjadinya fraud atau penyalahgunaan. Dengan hal tersebut, pentingnya membentuk guru dan peserta didik atau pembelajar yang berintegritas karena potensi terbesar korupsi ketika seseorang punya kewenangan.

"Saya berharap dengan sosialisasi ini untuk terus melakukan pembinaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menerapkan prinsip clean and clear goverment," terangnya.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, Sofyan Hamid, mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terkait hubungan kerja antara APIP dan APH dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyuapan dan pungutan liar di lingkungan pendidikan.

Adapun peserta sosialisasi kali ini yaitu para kepala sekolah SD dan SMP se Kabupaten Luwu Utara. (*)