Cegah Stunting, Wabup Soppeng Pamerkan Menu Bergizi Kreasi 31 Kampung KB

SOPPENG, BUKAMATA – Untuk mendorong pemanfaatan pangan lokal guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga dalam pencegahan stunting, Wakil Bupati Soppeng, Lutfi Halide, melaunching Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) 31 Kampung KB se- Soppeng, di Macille, Selasa, 22 November 2022.

Dalam Launching DASHAT ini dipamerkan sekitar 100 kreasi menu bergizi berbahan dasar pangan lokal yang banyak ditemui di Soppeng. Seperti daun kelor, ikan air tawar, daun katuk, jagung dan madu yang kaya nutrisi yang dibutuhkan keluarga agar terhindar dari stunting.

Bupati Soppeng, Lutfi Halide, mengatakan, untuk menurunkan stunting ke angka 14 persen sesuai target pemerintah di tahun 2024 tidaklah mudah. Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanganannya.

"Untuk mengatasi stunting, kita harus bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, maka perlu diperjelas dulu agar kita bisa melakukan intervensi," ujar Lutfi Halide, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Soppeng.

Lutfi Halide menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan dan perhatian BKKBN Sulsel dalam program Kampung KB yang dicanangkan di Kabupaten Soppeng.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) merupakan Program Nasional. Dimana dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

"BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksana, karena BKKBN dinilai memiliki sumber daya hingga ke akar rumput yaitu Penyuluh KB dan kader KB, selain itu BKKBN juga memiliki program berbasis keluarga dimana penanganan Stunting harus dilakukan melalui pendekatan keluarga," ujar Andi Rita.

Andi Rita menyebutkan, berdasarkan data SSGI tahun 2021 angka prevalensi Stunting Sulawesi Selatan masih diangka 27,4 persen diatas nasional 24,4 persen.

"Angka stunting di Soppeng masih 25,4 persen, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan batas toleransi stunting suatu negara hanya 20 persen," ujar Andi Rita.

Ia berharap agar Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK sebagai pemangku kebijakan di tingkat Desa mengetahui situasi dan kondisi stunting di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat melakukan penaganan dan intervensi secara tepat. (*)