MAKASSAR, BUKAMATA - Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 pada Dinas PUTR Sulsel.
Pemeriksaan itu dilakukan di Mapolda Sulsel, Kamis (13/10/2022). Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan itu.
"Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika Sari, mantan Ketua DPRD Sulsel M Roem, Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir, Plt. Kepala BKAD Sulsel Junaedi B, dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2019 Darusman Idham," kata Ali dalam keterangannya.
Diketahui dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya Sekretaris PUTR Sulsel Edy Rahmat selaku pemberi suap, Kepala BPK Sulawesi Tenggara Adny Sonny selaku penerima.
Sementara tiga tersangka lainnya ikut serta dalam kasus ini yakni Yohanes Binur, Wahid Iksan Wahyudin, dan Gilang Gumilar.
Kasus ini bermula saat BPK hendak memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel, dan menjadikan Dinas PUTR Sulsel sebagai objek pemeriksaan.
Tim pemeriksa ini sendiri diisi oleh Yohanes Binur Haryanto.
Yohanes sendiri aktif berkomunikasi dengan Andy Sonny, Wahid, dan Gilang. Edy Rahmat aktif berkomunikasi dengan Gilang sebagai orang yang berpengalaman dalam pemeriksaan item di Dinas PUTR Sulsel.
Gilang lalu menyampaikan keinginan Edy itu ke Yohanes. Kedua pihak pun sepakat dan tentunya sudah ada uang yang dijadikan alat suap.
Singkat cerita, Yohanes, Gilang, dan Wahid diduga menerima suap sekitar Rp 2,8 miliar, dan Andy Andry diduga dapat bagian Rp 100 juta.
Edy Rahmat juga diduga menerima uang sekitar Rp 324 juta. KPK masih mendalami kasus ini.
BERITA TERKAIT
-
Pemprov Sulsel dan Koorsup KPK Perkuat Pengawasan MYP 2025–2027, Tinjau Proyek di Pinrang, Sidrap, dan Wajo
-
Serap Aspirasi Warga Paccellekang Gowa, Lukman B Kady Soroti Fasilitas Sekolah hingga Infrastruktur Desa
-
Usai Terjaring OTT KPK, DPP PAN Pecat Lalu Ahmad Zaini dari Keanggotaan Partai
-
BREAKING NEWS! KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
-
Gubernur Sulsel Sampaikan Jawaban Ranperda Pertanggunganjawaban APBD 2025, Sejumlah Fraksi DPRD Beri Apresiasi