Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Indah Pastikan Bantuan Pemerintah Tepat Sasaran

LUWU UTARA, BUKAMATA - Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Luwu Utara Tahun 2022, yang dilaksanakan di Aula Lagaligo Kantor Bupati, Senin, 12 September 2022. Ia menekankan, SKPD harus mengetahui data DTKS, karena ada angka rill yang harus diintervensi.

Menurut Indah, intervensi perlu dilakukan terhadap DTKS, karena ada kondisi nasional dan global yaitu kenaikan harga BBM, yang juga memicu kenaikan inflasi dan diikuti oleh angka kemiskinan. Dari 34 provinsi, hanya ada lima provinsi yang inflasinya dibawah nasional. Bahkan Sulsel sudah berada di angka 7 persen.

"Kita bersyukur di wilayah Luwu Raya data inflasi per Bulan Agustus berada didalam kondisi terkendali yaitu 3-4 persen dan rata-rata daerah di Sulsel inflasinya 5 persen. Ini menjadi warning bagi kita," ungkapnya.

Indah mengungkapkan, sebagian penyebab inflasi di sektor pangan. Tetapi untuk Kabupaten Luwu Utara masih mencukupi. Apalagi, petani baru saja panen raya, dan kontribusi harga pangan pada kemiskinan itu sekitar 74 persen dan relatif terkendali.

"Rakor rutin seperti ini penting untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita lakukan sebelum SK penerima bantuan program dari DTKS. Kita ingin setiap bantuan yang kita berikan betul-betul menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.

Ia berharap, Bappelitbangda melakukan pendampingan, penguatan untuk musyawarah, verifikasi dan validasi bersama Dinas PMD dan Dinas Sosial. Data ini harus ready setiap waktu. "Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat untuk memberikan informasi karena sasaran pendataan ini adalah rumah tangga berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Sementara, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Luwu Utara, Suaib Mansur, melaporkan, Rakor ini merupakan moment untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022. Serta menyamakan persepsi, sekaligus sebagai ajang untuk membangkitkan semangat untuk peduli dan fokus pada permasalahan daerah ini.

Rakor ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang berasal dari unsur anggota DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah yang juga merupakan TKPK Kabupaten beserta Kasubag Perencanaan masing-masing, Camat se Kabupaten Luwu Utara, BPS Luwu Utara, dan seluruh anggota sekretariat TKPK Kabupaten. (*)