Bantu ULP, Danny Pomanto Bentuk Tim Percepatan Serapan Anggaran
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekira 31 OPD di Pemkot Makassar yang serapan anggarannya masih dibawah 40 persen hingga Agustus 2022. Padahal, idealnya sudah diatas 60 persen.
MAKASSAR, BUKAMATA - Serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih rendah. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut karena ada trauma di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) imbas kasus korupsi proyek Rumah Sakit Batua.
"Ada salah satu tim kelompok kerja (Pokja) ULP menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi Proyek RS Batua. Mereka tidak ingin hal tersebut terulang sehingga ada kehati-hatian tim Pokja," kata Danny, Minggu, 4 September 2022.
Ia mengaku sudah mengkoordinasikan persoalan tersebut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Solusinya, ia kemudian membentuk Tim Percepatan Serapan Anggaran untuk membantu kerja-kerja Pokja ULP agar nyaman dalam bekerja.
"Kita bentuk tim agar mereka confident bekerja. Kita perlu bantu mereka," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekira 31 OPD di Pemkot Makassar yang serapan anggarannya masih dibawah 40 persen hingga Agustus 2022. Padahal, idealnya sudah diatas 60 persen.
Ada tiga OPD Pemkot Makassar yang memiliki serapan anggaran terendah. Mereka adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar dengan persentase 4,57 persen. Kemudian, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan serapan anggaran hanya 12,38 persen. Dan Dinas Ketahanan Pangan hanya 17,54 persen. (*)
