Angka Stunting di Sulsel Masih Tinggi, Kepala BKKBN: Butuh Penanganan Terpadu

MAKASSAR, BUKAMATA - Data prevalensi stunting di Sulsel berdasarkan hasil SSGBI tahun 2019 sebesar 30.59 persen, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 3.19 persen menjadi 27.4 persen. Angka ini masih di atas rata-rata provinsi.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan, diperlukan upaya-upaya nyata yang memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14 persen pada tahun 2024. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu, dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi stunting.

"Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia lima tahun," kata Andi Rita, pada Rekonsiliasi Stunting, Rabu, 31 Agustus 2022.

BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting, lanjut Andi Rita, telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024, atau dikenal dengan nama RAN PASTI.

"Konvergensi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting adalah hal yang penting, sehingga kegiatan rekonsiliasi stunting menjadi menjadi wadah yang strategis yang harus dilakukan dalam upaya pengautan komitmen bersama dalam menurunkan stunting," jelasnya.

Adapun tujuan dari kegiatan ini, yakni mewujudkan komiten dan sinergitas bersama pemerintah Provinsi bersama Mitra Pembangunan dan Organisasi Masyarakat, maupun OPD tingkat Provinsi di Sulsel dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari, mengatakan, target di tahun 2024 harus dikejar. Karena itu, harus ada target penurunan stunting setiap tahunnya. Jika tahun ini turun 3 persen, diharapkan di tahun berikutnya harus 6 persen, karena ini adalah percepatan.

"Jangan sama kerjaan kita dengan tahun lalu. Sama saja kalau kita copy paste kerjaan sebelumnya. Ini adalah bentuk menyusun barisan kembali. Sama-sama kita duduk membangun. Yang hadir, sudah jelas siapa mengerjakan apa. Semua harus tepat sasaran, apalagi kita sudah mendapat banyak bantuan. Jangan sampai kita membantu salah sasaran," tegas Ichsan.

Ichsan menambahkan, tim percepatan stunting di Sulsel harus menjadi induk. Untuk mencapai target, apapun masalah yang muncul itu bukan halangan tapi hambatan. Seperti pencapaian harus dikejar 14 persen di tahun 2024.

"Salah satu yang mungkin jadi penyebab stunting, masyarakat tidak tau bahwa stunting adalah masalah yang besar dan darurat untuk ditangani. Pointkan masyarakat dengan masalah kecerdasannya," terangnya.

Ia menambahkan, melihat dari sisi kesehatan, penguatan stunting ini memberdayakan masyarakat, menyadarkan masyarakat juga pemangku kepentingan, dengan mendorong merubah perilaku mereka. Sosialisasi saja tidak cukup, mereka harus didorong untuk mau melakukannya.

Sekedar informasi, revalensi stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif di Indonesia, meningkat pada periode 2007-2013. Hasil SSGI terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan angka 24.4 persen dengan disparitas yang lebar antar provinsi. Rata-rata penurunan yang relatif lambat menjadi tantangan dalam kerangka percepatan penurunan Stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. (*)