Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Senin, 15 Agustus 2022 14:57

Ist
Ist

Hampir 50 Persen Kawasan Mangrove di Sulsel Rusak Parah

Kerusakan mangrove banyak disebabkan oleh penebangan liar, pencemaran, ekosistem terkonversi menjadi tambak, pemukiman, hingga sedimentasi. Karena itu, kerusakan ekosistem mangrove perlu aturan dan instrumen untuk penanganannya.

MAKASSAR, BUKAMATA - Jumlah luasan kawasan mangrove di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengalami kerusakan parah mencapai 49,6 persen, dari total luasan yang mencapai 45 ribu hektar lebih di 18 kabupaten kota. Sementara, yang dalam kondisi baik hanya 10 ribu hektar lebih, dan 12 ribu hektar lebih dalam kondisi sedang.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik Bersama Menguatkan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove Sulsel, di Red Corner Makassar, Senin, 15 Agustus 2022. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Blue Foresis, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Jaring Nusa, dan Mongabay Indonesia.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sitti Masniah Djabir, mengungkapkan, dari 24 kabupaten kota di Sulsel, hanya 19 yang memiliki luasan mangrove. Empat daerah yang memiliki luasan cukup tinggi, antara lain Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkep, Luwu, dan Luwu Utara.

"Selain memiliki luasan eksisting yang tinggi, luasan yang mengalami kerusakan juga cukup besar di daerah ini. Rata-rata hampir 50 persen," kata Masniah, yang menjadi narasumber pada diskusi publik tersebut.

Ia mengungkapkan, kerusakan mangrove banyak disebabkan oleh penebangan liar, pencemaran, ekosistem terkonversi menjadi tambak, pemukiman, hingga sedimentasi. Karena itu, kerusakan ekosistem mangrove perlu aturan dan instrumen untuk penanganannya.

Sementara narasumber lainnya, Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Sulsel, Hidayat, juga mengungkap tingginya kerusakan mangrove di Sulsel akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan. Sementara, laju deforestasi sangat lambat.

"Penebangan liar, kerusakan alam, termasuk penebangan untuk dijadikan sarana pelabuhan dan tempat wisata, itu bisa menghancurkan kawasan mangrove," terangnya.

Turut hadir dalam diskusi publik ini, akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM) Dr Amal SPi MSi selaku Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove Sulsel. Hadir pula akademisi Unhas Prof Yusran Yusuf, yang memberikan sejumlah masukan terhadap Ranperda tersebut. (*)

#mangrove #Diskusi publik #Blue Foresis #Yayasan Konservasi Laut Indonesia #Jaring Nusa #Mongabay Indonesia

Berita Populer