Siap-siap Belanja Online Bakal Makin Mahal , Perusahaan Logistik Ingin Hapus Layanan Free Ongkir

BUKAMATA - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengatakan, layanan free ongkir yang saat ini hanya ada di Indonesia sudah harus ditranformasi ulang. 

"Kami ingin bertransformasi bagaimana istilah free ongkir bebas kirim yang melekat di konsumen ini bisa pelan-pelan dieliminasi," ungkap Sekjen Asperindo Trian Yuserma dalam Webinar: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahanan Geopolitik Pasca Pandemi.

Trian menjelaskan layanan free ongkir hanya ada di Indonesia. Sejauh ini, belum ada negara lain yang memberikan layanan free ongkir kepada konsumen.

"Tantangan yang kami lihat di industri ini ada fenomena free ongkir, hanya ada di Indonesia free ongkir ini," ujar Trian.

Sementara, pengusaha logistik membutuhkan dana besar untuk membayar biaya operasional dari gedung hingga bayar karyawan. Oleh karena itu, jika layanan free ongkir dilanjutkan, maka akan membebankan perusahaan logistik.

Oleh karena itu, ia juga meminta bantuan pemerintah terkait kebijakan tarif logistik di dalam negeri. Hal itu dibutuhkan agar industri tetap bertumbuh ke depannya.

"Kami ingin regulasi free ongkir menjadi sebuah atensi pemerintah agar industri tetap tumbuh baik," pungkas Trian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga mengatakan kebijakan free ongkir tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan logistik. 

Namun, layanan gratis itu ditanggung bersama antara platform e-commerce, pedagang (merchant), dan perusahaan logistik itu sendiri.

"Jadi saya bingung kalau ada klaim perusahaan logistik jadi pihak yang dirugikan dan dianggap menanggung semua biaya," kata Bima dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (3/8/2022).

Ia menjelaskan bentuk kerja sama itu umumnya merupakan kesepakatan tersendiri antara ketiga pihak tadi. Berbagai perusahaan logistik pun menawarkan besaran diskon yang berbeda.

Bima juga menuturkan penawaran free ongkir itu jarang sekali diberikan kepada konsumen. Jika pun ada, hal tersebut dilakukan atas subsidi masing-masing pihak.

"Kalau mereka (perusahaan logistik) mau menghapus, mereka enggak perlu menawarkan program ongkir itu," imbuhnya.

Meski demikian, Bima mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan pengecekan kembali ke perusahaan logistik yang menjadi mitra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran perusahaan pengiriman itu untuk menanggung diskon ongkir.