Bawaslu Antisipasi Isu SARA dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, BUKAMATA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan sejumlah langkah dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), jelang Pemilu 2024. Maraknya politik identitas dengan isu SARA tersebut muncul akibat beberapa faktor yang beberapa diantaranya akibat belum tuntasnya toleransi, adanya ketimpangan sosial ekonomi, dan adanya rekayasa elite politik.

"Salah satu alat ukur demokrasi berjalan dengan baik adalah terhindar dari penyelenggaran pemilu yang mengedepankan isu SARA dan politik identitas, baik saat pemilu maupun pemilihan (pemilihan pemerintah daerah) tahun 2024," kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, sebagaimana dikutip dari laman Bawaslu, Minggu, 17 Juli 2022.

Herwyn mengungkapkan, langkah antisipasi pertama yang dilakukan Bawaslu dengan menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian dan lembaga negara terkait. Kedua, melakukan pendekatan ke kelompok atau komunitas hingga paling bawah guna mencegah adanya kampanye yang menggunakan isu SARA dan politik identitas.

Adapun, bentuk penindakan Bawaslu terkait kampanye bermuatan politik identitas, katanya, dengan menurunkannya dari media sosial (take down) agar berita tersebut tidak tersebar.

"Kita akan melakukan kerja sama dengan platform seperti Facebook (Meta), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan lainnya untuk mengantisipasi dan mengatur kalau ada hal-hal (potensi) yang merusak sendi-sendi persaudaraan di media sosial. Hal itu dilakukan agar informasi tersebut tidak menyebar," jelasnya.

Bawaslu juga akan bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penindakan berita hoaks, berita palsu, atau berita yang bisa menciderai persaudaraan.

Herwyn pun menyebutkan beberapa faktor alasan munculnya isu SARA. Seperti faktor media sosial, pemahaman yang belum tuntas soal bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi setiap identitas, masih adanya ketimpangan sosial ekonomi, rekayasa elite politik, dan kecerobohan individu.

"Termasuk kecerobohan kita yang menyinggung psikologi di media sosial. Jika diperhatikan ada ucapan-ucapan dari kita yang teledor dan ceroboh, kemudian viral dan menjadi munculnya politik SARA," katanya. (*)