Redam Fluktuasi Aset Kripto, Indonesia Bakal Punya Mata Uang Digital?

BUKAMATA - Bank Indonesia (BI) tengah mendalami Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.

CBDC merupakan langkah BI untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, akhir tahun ini BI akan memasuki tahap mengeluarkan white paper (panduan) pengembangan CBDC Rupiah.

Sekarang BI akan menerbitkan white paper dengan melakukan consultated. 

"Saya pikir paper ini adalah langkah besar, sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah (menerbitkan rupiah digital)," ujarnya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) di Bali, Selasa (12/7/2022).

Dia menyebut, penerbitan panduan CBDC ini diperlukan karena BI melihat terdapat beberapa risiko yang harus diantisipasi sehingga dibutuhkan kerangka dan regulasi untuk mengatasinya.

Selain itu, keberadaan aset kripto juga melatarbelakngi BI dalam menjajaki desain dan penerbitan CBDC.

Selain BI, mayoritas bank sentral dunia telah mulai melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing.

"Saat ini mayoritas bank sentral dunia telah melakukan tahapan riset dan percobaaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing," ucapnya.

Selain itu, dukungan dan masukan industri juga merupakan masukan penting bagi bank sentral dalam merencanakan desain CBDC.

Berbagai bank sentral berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut, termasuk Indonesia.

Adapun eksplorasi penerbitan CBDC dilakukan berdasarkan enam tujuan, yaitu menyediakan alat pembayaran digital yang risk-free menggunakan central bank money, memitigasi risiko non-sovereign digital currency, memperluas efisiensi dan ketahapan sistem pembayaran, termasuk cross border, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru, dan memfasilitasi distribusi fiscal subsidy.