Mendag Diganti, Prof Marzuki: Sulit Bertindak Independen Terkait Minyak Goreng

MAKASSAR, BUKAMATA - Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6/2022), melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju jilid III. Pada reshuffle ini, ada dua menteri dan tiga wakil menteri yang mengalami pergantian. Salah satunya adalah Menteri Perdagangan yang sebelumnya dijabat Muhammad Luthfi, yang digantikan oleh Ketuam Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Adanya pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju dinilai sebagai penyikapan Presiden Jokowi terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Marzuki DEA.

"Saya kira pergantian secara parsial dan khusus untuk dua kementerian ditambah tiga wamen adalah cara presiden menyikapi tuntutan masyarakat untuk melakukan reshuffle kabinet. Akibat kinerja beberapa menteri dianggap kurang sesuai dengan harapan," jelasnya.

Hanya saja, menurut Prof Marzuki, rupanya presiden tidak menindaklanjutinya secara menyeluruh. "Tampaknya karena lebih banyak pertimbangan politik dengan beberapa pihak strategis terutama dengan pimpinan-pimpinan partai besar, daripada pertimbangan urgensi reshuffle itu sendiri," ungkanya.

Sehingga, urai Prof Marzuki, menteri dan wakil menteri yang diganti, khusus hanya kementerian yang dianggap memang banyak menyebabkan masalah di masyarakat beberapa waktu terakhir ini.

"Kementerian perdagangan khususnya. Dengan harapan akan ada strategi jitu yang akan dilaksanakan oleh menteri baru, yang mungkin dianggap akan lebih independen nantinya dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi problematika kasus minyak goreng khususnya," terangnya.

Olehnya, Prof Marzuki menyebut akan menjadi menarik untuk mengetahui beberapa hari ke depan tentang strategi yang dianggap jitu dan dapat dilakukan oleh menteri perdagangan yang baru.

"Masalahnya, hal tersebut jelas bukan hal mudah, karena sudah terlalu rumit problematika soal mimyak goreng tersebut, karena sepertinya masalahnya mulai dari hulu ke hilir apalagi terkait dengan beberapa pengusaha besar yang mempunyai jejaring kepentingan dengan beberapa pihak strategis di pemerintahan sendiri," paparnya.

Karenya menurut Prof Marzuki, harapan bahwa menteri baru akan bertindak independen tampaknya akan tetap sulit dilaksanakan. "Namun tetap kita berharap baik, semoga masalah ini akan dapat dimitigasi secara tepat. Sehingga tidak akan membuat atau tercipta problematika baru dari problematika sulit yang sudah sebelmnya. Semoga bisa," pungkasnya.