MAROS, BUKAMATA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menanggung seluruh pegawai Non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini sebagai bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021, tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pada Senin (23/5/2022), sebanyak 4.156 Non ASN lingkup pemerintah Kabupaten Maros menerima kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Dengan rincian 1.987 Non ASN dari Badan Dinas dan dari guru Non ASN sebanyak 2.169.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin kepada Kepala PD (Perangkat Daerah) dan Camat.
“Diserahkan langsung ke para Kepala Dinas dan Camat. Ini sebagai tindak lanjut dari sosialisasi beberapa waktu lalu. Bahwa jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN seharusnya sudah dianggarkan di APBD 2022,” tuturnya.
“Semoga bisa bermanfaat bagi pegawai Non ASN kita, terlebih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja.
BPJS Ketenagakerjaan ungkap Davied, akan sangat memberikan jaminan bagi pegawai non ASN. Banyak manfaat yang akan diterima, salah satunya jaminan kecelakaan dan kematian.
“Jika dalam bekerja terjadi kecelakaan yang mengakibatkan peserta BPJS meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan ini juga memberikan kebujakan berupa beasiswa bagi ahli waris,” bebernya.
BERITA TERKAIT
-
Putra Bupati Maros Sumbang Dua Medali, Tim Berkuda Memanah Pertahankan Juara Umum Porprov Sulsel
-
Jambore PKK Maros Libatkan 2.060 Kader, Chaidir Syam: Mereka Ujung Tombak Pembangunan
-
Posyandu Maros Tak Lagi Sekadar Layani Ibu dan Anak, Kini Sasar Enam Bidang Pelayanan Dasar
-
Wabup Maros Beri Peringatan Tegas, Camat yang Gagal Capai Target PBB Bakal Dievaluasi
-
Chaidir Syam Ikut Lomba Masak di Sulsel Expo 2026, Kuliner Lokal Jadi Sorotan