Wacana Tunda Pemilu Dinilai Hanya untuk Kerek Elektabilitas Parpol

JAKARTA, BUKAMATA-  Wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir. Sejumlah partai politik dari yang menolak tetapi tidak sedikit pula yang mendukung wacana ini.

Bukan sesuatu yang luar biasa, sebab wacana penundaan pemilu disisi lain menguntungkan sejumlah partai politik. Ini disampaikan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Menurutnya wacana penundaan Pemilu 2024 disisi lain hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai politik. Sebab menurutnya beberapa parpol dibayangi ketakutan jelang pemilu lantaran memiliki elektabilitas yang rendah.

"Nah, ini juga dibayang-bayangi dengan ketakutan bayangan elektabilitas yang rendah. Terutama Pilpres, bagaimana posisi popularitas elektabilitas Cak Imin kemudian Airlangga Hartarto, kemudian bagaimana posisi PAN sebenarnya menarik untuk dilihat," kata Ari dalam diskusi daring yang diselenggarakan GMPI, dikutip di CNN, Rabu(2/3).

"Bahwa ada 'kekhawatiran', ketakutan soal elektabilitas di Pilpres dan di Pileg. Daripada meneruskan Pemilu, lebih baik kita buying time dulu 1-2 tahun untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas," lanjutnya.

Menurut Ari, perpanjangan masa jabatan ini akan menguntungkan pihak yang sedang berkuasa dan tidak akan didukung oleh oposisi. Ia menganggap inisiator wacana ini dianggap telah nyaman berada di posisi kekuasaannya masing-masing.

"Jadi ada godaan untuk terus berkuasa, mempertahankan durasi kekuasaan," pungkasnya.

Wacana penundaan pemilu mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan hal ini pada Rabu (23/2). Dia menilai penundaan pemilu penting dilakukan demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. PAN belakangan telah menyatakan sikap mendukung usulan itu.

Selain karena ekonomi, PAN juga mempertimbangkan situasi politik global, terutama pascainvasi Rusia ke Ukraina pada Kamis (24/2). PAN juga mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi yang meningkat.

Tak hanya itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ikut mendorong wacana ini setelah mengklaim mendapatkan aspirasi dari para petani.