Pemkab Maros Gendeng Institut Nitro Wujudkan Visi RPJMD 2021-2026

MAROS, BUKAMATA – Pemerintah Kabupaten Maros bersama Institut Bisnis dan Keuangan NITRO Makassar menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU dalam mewujudkan visi Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros tahun 2021-2026.

Penandatanganan dilakukan Bupati Maros, Chaidir Syam bersama Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, Dr. H. Moh. Hatta Alwi Hamu, S.E., M.Si. di Ruang Rapat Bupati, jumat (21/01/2022).

Chaidir Syam menyampaikan, kerjasama ini sebagai bentuk apresiasi dari Pemkab karena selama ini NITRO sudah membuktikan kualitas alumninya yang ilmunya sangat bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat karena IBK Nitro sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing di bidang manajemen perbankan dan keuangan, berbasis teknologi informasi dengan wawasan global.

"Terima kasih untuk program beasiswa penuh yang diberikan bagi 120 warga Maros karena hal ini sejalan dengan program pemberian bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu atau berprestasi,"ungkap Chaidir.

Rektor IBK Nitro, H. Moh. Hatta Alwi Hamu menjelaskan, program beasiswa ini akan melalui proses test atau seleksi terutama untuk yang berprestasi atau kurang mampu tetapi punya keinginan kuat untuk lanjut berkuliah dalam mengembangkan kompetensi SDM nya.

Proses pendaftaran bisa langsung mengunjungi kampus IBK Nitro di Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah (Ex Racing Center) Makassar atau akses website https://pmb.nitromks.ac.id/

"Kami memilih Maros untuk kerjasama ini karena selain sebagai Kabupaten penyangga, Maros juga dinilai memiliki ikatan yang besar dalam membangun sumber daya manusia,"katanya.

Kedepannya, sesuai MOU ini maka pemerintah Kabupaten Maros akan memberikan kesempatan selain kepada masyarakat umum, juga bagi aparatur dalam melanjutkan jenjang pendidikannya ke Pendidikan Tinggi.

Selain itu Maros akan menjadi tempat pengembangan kompetensi mahasiswa IBK Nitro melalui pembelajaran kontekstual di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta memberi ruang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai dari seminar, pelatihan hingga kuliah kerja nyata (KKN) atau Kuliah kerja lapangan plus (KKLP).