JENEPONTO, BUKAMATA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto resmi mengumumkan tiga tersangka dugaan kasus korupsi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
Berdasarkan pantauan, sekira pukul 16.30 wita, para tersangka keluar dari ruangan penyidikan menggunakan baju rompi tahanan warna pin dan langsung di bawa ke Rutan Kelas II B Jeneponto.
Ketiga tersangka tersebut yakni inisial JN selaku PPTK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto (mantan kasi sarana dan prasarana), kemudian inisial DD selaku fasilitator dan RK selaku rekanan atau kontraktor.
"Jadi sementara ini ada tiga (3) tersangka yaitu inisial JN selaku PPTK, inisial DA selaku fasilitator dan inisial R selaku rekanan," ungkap Kasi Pidsus Kejari Jeneponto Ilma Ardi Riyadi diamini Kajari Susanto Gani, kepada Wartawan, Jumat (12/12/2021).
Ardi mengatakan bahwa ketiganya diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek rehabilitasi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, dengan anggaran sebesar Rp 39 Milyar.
Meskipun demikian, kata dia, tidak menyebutkan secara rinci besarnya kerugian negara dalam proyek rehabilitasi sekolah tersebut.
"Jadi yang di sangkakan disini adalah pasal 11 dan pasal 12 terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," sebut Ardi didampingi Kasi Intel Hendarta dan Jaksa Ahmad Jafar.
Informasi yang diperoleh Bukamatanews, sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto Nur Alam, juga turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi rehabilitasi sekolah tahun anggaran 2019 tersebut.
Penulis: Samsul
TAG
BERITA TERKAIT
-
Korupsi Kuota Haji, KPK Duga Ada Lobi dari Asosiasi
-
Dugaan Korupsi Dana Pilkada: Tiga Pejabat KPU Pangkep Ditahan Kejari
-
Gubernur Andi Sudirman Tekankan Integritas Pengelolaan Program Gizi di Bimtek SPPG
-
Terkait Penggeledahan Dua OPD Lingkup Pemprov Sulsel, Kadiskominfo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Nanas, Kejati Geledah Kantor Dinas TPHBun dan BKAD Sulsel