Aswad Syam
Aswad Syam

Kamis, 22 Juli 2021 16:05

Ilustrasi
Ilustrasi

Sidang Perdana Nurdin Didakwa Terima Suap Rp13 Miliar, Anggu Minta Keringanan Hukuman

Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap di Pengadilan Tipikor Makassar. Nurdin tak hadir. Dia virtual dari Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya, Guntur.

MAKASSAR, BUKAMATA - Kamis, 22 Juli 2021. Ibrahim Palino memimpin sidang perdana perkara suap yang menjerat Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah di Pengadilan Tipikor Makassar. Agendanya pembacaan dakwaan.

Nurdin tak hadir langsung. Dia dan pengacaranya virtual dari Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK Muhammad Asri mendakwa Nurdin Abdullah menerima suap dengan total Rp13 miliar. Dari Agung Sucipto alias Anggu sebesar Rp2,5 miliar dan 150 ribu Dollar Singapura (SGD) atau senilai Rp1,59 miliar (kurs Dollar Singapura Rp10.644). Selain itu Nurdin juga menerima dari kontraktor lain senilai Rp6,5 miliar dan SGD200 ribu atau senilai Rp2,1 miliar.

"Kalau kita total-total kurang lebih senilai Rp 13 miliar," ungkap Muhammad Asri.

Terdakwa kata jaksa, secara langsung menerima uang tunai sejumlah SGD150 ribu dan melalui Edy Rahmat menerima uang tunai yaitu Rp2,5 miliar dari Agung Sucipto pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba.

Uang itu lanjut jaksa, diberikan Anggu agar Nurdin selaku Gubernur Sulsel memberinya proyek infrastruktur di Sulsel.

Jaksa KPK juga menyebut, terdakwa Nurdin Abdullah seharusnya patut menduga bahwa hadiah atau janji dari Anggu itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai Gubernur Sulsel.

"Yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar terdakwa selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan Agung Sucipto dalam pelelangan proyek pekerjaan di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ungkap Jaksa KPK Asri.

Penerimaan uang tersebut juga membuat terdakwa Nurdin Abdullah memberikan persetujuan bantuan keuangan Pemprov Sulsel untuk proyek infrastruktur sumber daya air milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

"Agar dapat dikerjakan perusahaan milik Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin," ungkap Muhammad Asri.

Selain dari Anggu, Nurdin Abdullah kata jaksa, juga disebut menerima uang dari kontraktor lainnya, seperti H Momo, Ferry Tanriadi, Petrus Yalim, Robert Wijoyo, dan beberapa kontraktor lainnya. Dari beberapa kontraktor tersebut, Nurdin disebut total menerima uang sedikitnya Rp6,5 miliar dan SGD200 ribu.

"Bahwa perbuatan terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya berjumlah Rp6.587.600.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan SGD 200.000 (dua ratus ribu dollar Singapura)," beber jaksa.

"Haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai dengan 2023 yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme," sambung jaksa Asri.

Perbuatan terdakwa Nurdin menerima suap itu disebut Jaksa telah bertentangan atas kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti diatur Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas perbuatannya tersebut, Nurdin Abdullah juga didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Nurdin juga diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan g-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, sebelumnya di Pengadilan Tipikor Makassar, juga digelar sidang perkara yang sama dengan terdakwa Agung Sucipto alias Anggu. Sudah masuk pleidoi. Anggu selaku kontraktor proyek mengakui telah menyuap Nurdin Abdullah Rp2,5 miliar dan meminta majelis hakim memberinya hukuman yang ringan.

"Bahwa pada awal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, saya telah mengakui perbuatan dengan menyerahkan uang (Rp 2,5 miliar) kepada tersangka lain, yaitu Edy Rahmat, yang diperuntukkan untuk tersangka Nurdin Abdullah," ujar Anggu saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ibrahim Palino dengan anggota Yusuf Karim dan Agus Arif Nindito itu, Anggu mengungkapkan, saat OTT KPK pada 26 Februari lalu, ada uang senilai Rp 2 miliar yang disita dari tersangka Edy Rahmat. Namun, saat diperiksa KPK, Anggu menyatakan telah memberikan uang senilai Rp2,5 miliar kepada Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Sulsel saat itu untuk diteruskan kepada Nurdin Abdullah.

"Atas informasi atau keterangan dari saya yang disampaikan kepada penyidik KPK bahwa uang yang diserahkan kepada Edy Rahmat bukanlah Rp2 miliar, tetapi sebesar Rp2 miliar 500 juta, sehingga penyidik kembali menginterogasi Edy Rahmat mengenai keberadaan sisa uang sebesar Rp500 juta," ungkap Anggu.

"Akhirnya Edy Rahmat mengakui masih ada uang Rp500 juta yang dipisahkan dengan uang Rp2 miliar tersebut. Menurut pengakuan Edy Rahmat, dia tidak menyampaikan secara jujur kepada petugas KPK pada saat malam operasi tangkap tangan, karena dirinya panik," lanjut Anggu.

Anggu mengklaim, pengakuannya itu sebagai bentuk kerja sama dengan KPK selaku aparat penegak hukum, yang merupakan bagian dari upaya dia membuka kebenaran dari kasus suap Nurdin Abdullah, dan menyampaikan fakta peristiwa yang sebenar-benarnya.

Demikian pula alasan Anggu tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya saat sidang kasus ini.

"Bahwa secara pribadi saya meminta kepada penasihat hukum agar tidak menggunakan haknya mengajukan saksi-saksi yang meringankan dengan niat agar perkara ini segera diselesaikan dan diputuskan oleh majelis hakim dengan cepat. Niat saya tersebut merupakan bagian dari sikap kooperatif dan agar perkara ini mendapat kepastian hukum," ungkapnya.

Kepada majelis hakim, Anggu mengakui kesalahannya mencoba berkompromi dengan Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel saat itu untuk mendapatkan proyek jalan di Sulsel. Anggu menyebut perbuatannya itu memang tidak dibenarkan secara hukum.

"Majelis Hakim yang saya muliakan, saya sangat yakin bahwa apa pun keputusan Majelis Hakim merupakan keputusan terbaik dan seadil-adilnya bagi saya dalam penegakan hukum ini," imbuhnya.

"Tanpa mengurangi rasa hormat yang mendalam, saya tetap memohon agar bisa mendapatkan keringanan hukuman dalam perkara ini. Dan saya berjanji, ketika suatu hari nanti saya telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya," tuturnya.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Anggu 2 tahun penjara.

#Sidang Nurdin Abdullah #Suap Nurdin Abdullah #OTT KPK