Setelah PMN Diberikan BUMN di Masa Pandemi, Komisaris dan Direksi BUMN Korup Perlu Hukuman Maksimal

JAKARTA, BUKAMATA - Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta (UPN VJ), mengingatkan, penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN adalah penugasan dari publik Indonesia yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

"Penyertaan modal negara BUMN adalah penugasan dari publik Indonesia yang akan dimintai pertangungjawabannya. Oleh karena itu, semua petinggi BUMN baik komisaris dan direksi harus mengelolanya dengan lebih profesional dan lebih berpihak kepada publik. Bukan malah dikorupsi oleh pejabat sendiri seperti kasus BUMN Asuransi yang lalu," ujar Achmad Nur Hidayat yang akrab disapa ANH.

ANH melihat, kredibilitas BUMN di masa pandemi ini mengalami beberapa guncangan. Di antaranya, kasus Kimia Farma Diagnostik, Kasus tata kelola Jiwasraya, Kasus collapsenya BUMN Karya dan Garuda, sehingga reputasi publik terhadap BUMN turun drastis.

"Di tengah Pandemi, BUMN sering tidak memberi contoh yang baik kepada publik seperti kasus penggunaan test swab bekas oleh oknum kimia farmasi diagnostik, kasus meningginya hutang BUMN, kasus tunjangan kartu kredit bagi petinggi pertamina dan kasus collapsenya beberapa BUMN seperti Garuda, termasuk komersialisasi vaksin di tengah kesulitan kesehatan publik," ungkap ANH yang juga pendiri Narasi Institute.

ANH memandang perlunya penegakan hukum yang keras, kepada oknum BUMN yang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya apalagi di era kesulitan ekonomi dan pandemi seperti sekarang ini.

"Bila di kemudian hari, petinggi BUMN penerima PMN melakukan korupsi harus dihukum lebih keras dan lebih berat dibandingkan penyelenggara negara lain, karena mereka ini banyak difasilitasi negara apalagi tambahan PMN di tengah pandemi yang sebenarnya publik lebih membutuhkan bansos dan obat-obatan murah," tambah ANH.

ANH melihat, pemberian PNM kepada BUMN karya, BUMN Perbankan sebenarnya menunjukan prioritas yang kurang tepat dalam perencanaan keuangan negara. Namun karena BUMN banyak yang kritis secara keuangan, maka tindakan penyelamatan BUMN tersebut perlu dilakukan di atas kebutuhan dana di sektor penanganan Covid dan bansos publik.

"PNM diprioritaskan daripada dukungan dana terhadap penanganan Covid-19 dan bansos publik sebenarnya melukai perasaan publik. Namun penyelamatan BUMN perlu dilakukan, agar di masa recovery nanti, BUMN dapat membantu publik seperti dukungan layanan yang lebih baik dan terjangkau kepada publik bukan malah mencekik publik dengan layanan mahal," beber pria yang juga akrab disapa Mat Noer ini.

Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan usulan PMN 2022 sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 BUMN seperti PT Hutama Karya sebesar Rp 31 triliun untuk mendukung pembangunan jalan tol trans Sumatera; penambahan permodalan sebesar Rp 9,3 triliun untuk holding pariwisata dalam penguatan restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan aviasi, pembebasan lagadi, dan penyelesaian  proyek KEK Mandalika; PLN sebesar Rp 8,2 triliun untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan pada 2021-2022; dan Rp 4,1 triliun untuk pengembangan bisnis BNI.

Yang lainnya, KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penyelesaian kereta cepat serta penguatan modal Waskita Karya sebesar Rp 3 triliun. PMN juga akan diberikan kepada BPUI sebesar Rp 2 triliun yang berkaitan dengan program restrukturisasi Jiwasraya; penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen, dan proyek SPAM Karian dari Adhi Karya sebesar Rp 2 triliun; serta Perumnas sebesar Rp 2 triliun untuk penugasan program perumahan rakyat di Jakarta dan Medan. BTN ada pengembangan bisnis sebesar Rp 2 triliun, lalu RNI ini juga penugasan pangan dan mendukung UMKM sebesar Rp 1,2 triliun, dan terakhir damri sebesar Rp 0,025 triliun, totalnya Rp 72,449 triliun

Selain PMN 2022, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan tambahan PMN 2021 sebesar Rp 33,9 triliun untuk Waskita Karya sebesar Rp 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, KAI sebesar Rp 7 triliun untuk proyek LRT dan pemenuhan base equity kereta cepat, dan Hutama Karya sebesar Rp 19 triliun untuk tambahan dukungan pembangunan jalan tol trans Sumatera.