Antisipasi Tragedi KRI Nanggala di Masa Depan, Ekonom Minta Pemerintah Lakukan Ini

JAKARTA, BUKAMATA - Ekonom Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan, musibah KRI Nanggala-402 perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran ketahanan nasional. Termasuk ketersediaan investasi dan ketimpangan anggaran antar matra.

“Anggaran Alutsista saat ini mengalami ketimpangan antar matra. Tercatat bahwa pada APBN 2020 TNI AD dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar, Sementara, TNI AL alokasi alutsista Rp4,1 miliar dan TNI AU alokasi alutsista Rp2,1 miliar. Selain ketimpangan antar matra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain-lain juga terbilang kecil. Total alokasi alutsista sebesar Rp10,7 miliar dealnya masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan Alutsista sekitar Rp45-50 miliar pertahun atau total Rp135-150 miliar,” ujar Hidayat

Hidayat menyadari, upaya peremajaan Alutsista nasional itu mahal. Oleh karena itu diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan yang masif.

“Untuk meremajaan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN ketahanan. Saat ini Pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan. Holding tersebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana,” ujar Hidayat.

Hidayat melihat, holding BUMN pertahanan masih sangat lamban implementasinya.

“Holding BUMN pertahanan tersebut masih dalam bentuk blueprint yang belum dilaksanakan. Kelambanan tersebut karena rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal bila Holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, Peremajaan Alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud," tambahnya.

Hidayat memandang, holding BUMN tersebut perlu dipercepat dan pelibatan multitalent bangsa dalam BUMN tersebut perlu harus dilakukan.

“Holding BUMN Pertahanan harus melibatkan para profesional, ahli keuangan serta berbagai profesi lain, terkesan saat ini pembentukan BUMN pertahanan tersebut hanya didominasi para veteran tentara dan mafia pertahanan yang rawan dengan konflik kepentingan,” tambah Hidayat yang juga dikenal dengan panggilan Matnoer.

Selain masalah kelembagaan, masalah keuangan pertahanan perlu dicarikan solusinya. Hidayat melihat solusinya ada pada pelibatan investor dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam modernisasi alutsista nasional. Namun pelibatan investor tersebut perlu dengan kehati-hatian.

"Tidak perlu langsung ke BUMN Pertahanan namun melalui lembaga keuangan khusus seperti Lembaga Pengelola Investasi," ungkapnya.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) sudah diperkenalkan Presiden sebagai stategi baru pembiayaan nasional. Presiden mengatakan bahwa pembiayaan nasional kini tidak hanya tergantung kepada APBN, tidak tergantung hanya dari bantuan, pinjaman. Tetapi juga akan memiliki satu instrumen lagi, yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority (INA).

“Dalam rangka peremajaan alutsista yang mendesak, pemerintah dapat memberikan relaksasi bagi Holding BUMN pertahanan untuk masuk dalam prioritas pembiayaan oleh Indonesia Investment Authority (INA) daripada prioritas untuk infrastruktur ibukota baru yang dapat ditunda sampai pandemi selesai. Integrasi holding BUMN pertahanan dengan LPI adalah kemestian dilakukan, bila tidak peremajaan Alutsista Indonesia akan lumpuh karena ketiadaan pendanaan nasional,” ujar Hidayat.