AS Jatuhkan Sanksi Kepada 24 Pejabat China dan Hong Kong

BUKAMATA - AS memberi sanksi tambahan kepada 24 pejabat China dan Hong Kong, atas tindakan keras Beijing terhadap kebebasan politik di Hong Kong, termasuk keputusan untuk merombak sistem pemilihan di kota semi-otonom itu.

Sanksi tersebut diumumkan pada hari Selasa di Washington, dan mencantumkan orang-orang yang dianggap berkontribusi terhadap kegagalan China dalam memenuhi kewajibannya di bawah konstitusi Hong Kong.

Di antara 24 pejabat yang dijatuhi sanksi oleh AS adalah Wang Chen, anggota elit Partai Komunis China, serta Tam Yiu-chung, delegasi Hong Kong untuk komite tetap parlemen China, yang menyusun undang-undang keamanan nasional.

Beberapa petugas dari Divisi Keamanan Nasional Hong Kong juga dijatuhi sanksi, termasuk Li Kwai-wah, seorang pengawas senior, serta Edwina Lau, wakil komisaris kepolisian Hong Kong dan kepala NSD.

"Rilis pembaruan hari ini untuk laporan Undang-Undang Otonomi Hong Kong menggarisbawahi keprihatinan mendalam kami dengan keputusan Kongres Rakyat Nasional 11 Maret yang secara sepihak merusak sistem pemilihan umum Hong Kong," kata Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan perubahan itu mengikis otonomi yang dijanjikan kepada Hong Kong pada penyerahan 1997 dari Inggris, dan menyangkal suara warga Hong Kong dalam pemerintahan mereka sendiri.

“Hong Kong yang stabil dan makmur yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan, dan pluralisme politik melayani kepentingan Hong Kong, China daratan, dan komunitas internasional yang lebih luas,” katanya.

Minggu lalu, Hong Kong memperkenalkan perubahan undang-undang pemilu, yang disetujui oleh badan legislatif seremonial China. Itu memberikan kekuatan komite pro-Beijing untuk menunjuk lebih banyak anggota parlemen Hong Kong, mengurangi proporsi mereka yang dipilih secara langsung, dan memastikan bahwa hanya mereka yang bertekad untuk benar-benar setia kepada Beijing diizinkan mencalonkan diri.

Oktober lalu, AS telah memberikan sanksi kepada 10 pejabat termasuk pemimpin Hong Kong Carrie Lam dan Wakil Direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Zhang Xiaoming.