Empat DPC Ikut KLB, Pengamat: Tanda Ketua DPD Kehilangan Kepercayaan Anggota

MAKASSAR, BUKAMATA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumut, diikuti empat sampai enam Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Demokrat di Sulsel.

Realitas ini di mata Direktur Eksekutif Mitra Demokrasi Indonesia (MDI), Andi Taufiq Aris, adalah catatan buruk kepemimpinan Ketua DPW Sulsel, Ni'matullah.

"Saya menilai fakta ini adalah bukti, bahwa Ketua DPW Sulsel di mata sebagian anggotanya memang sudah kehilangan kepercayaan," sebut pria yang akrab disapa ATA ini, di Makassar, Jumat, 12 Maret 2021.

Menurut ATA, realitas keikutsertaan empat pimpinan partai di daerah menunjukkan ketua di atasnya, memang sudah tidak sanggup mengendalikan seluruh anggotanya.

"Kalau bahasa sederhananya memang kecolongan. Tapi dalam aspek kepemimpinan ini isyarat benderang, bahwa sang ketua tidak sanggup mengendalikan anggotanya," sambung ATA.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan memutuskan akan memecat empat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, lantaran terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu, di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah, mengatakan, keempat ketua DPC di Sulawesi Selatan itu terbukti hadir pada KLB, sehingga pihaknya langsung melakukan pemecatan. Meskipun menurut data dari DPP ada enam Ketua DPC Demokrat Sulsel yang hadir.

"Yang empat itu sudah sangat jelas dan sedang berproses Pltnya. Di Sipol KPU itu sudah muncul soal pemecatannya yang empat itu," ungkapnya, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 9 Maret 2021.

Keempat Ketua DPC yang telah dipecat yakni Ketua DPC Demokrat Pangkep, Ketua DPC Demokrat Barru, Ketua DPC Demokrat Sidrap, dan Ketua DPC Demokrat Takalar.

Pemecatan ini dilakukan, kata Ni'matullah, lantaran tidak mendengarkan instruksi yang diberikan.

Padahal sebelumnya, Ni'matullah sempat memberi garansi kepada DPP Demokrat bahwa Demokrat Sulsel beserta seluruh DPC solid dan tidak akan ikut KLB Moeldoko. "Itu artinya, klaim solid sama sekali tidak terbukti. Jika Demokrat Sulsel gagal menyolidkan kader dan pengurus daerah, maka yang paling bertanggung jawab adalah Ketua Demokrat Sulsel," tutup ATA. (*)