LUWU UTARA, BUKAMATA -- Sikap responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini diperlihatkan Indah Putri Indriani (IDP). Di mana Bupati Luwu Utara ini langsung menyikapi perkembangan iklim dan kondisi cuaca yang ada saat ini dengan mengumpulkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) dan para Camat se-Luwu Utara, serta menghadirkan unsur Forkopimda, dalam sebuah rapat atau pertemuan, Senin (11/1/2021), di Aula La Galigo Kantor Bupati.
Hal urgen yang dibahas adalah persoalan mitigasi bencana. Di mana seluruh pihak, siapa pun itu, harus bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi bencana. Dalam pertemuan tersebut, Indah kembali mengingatkan bahwa Luwu Utara memiliki karakteristik iklim dan cuaca yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Ia menjelaskan, Luwu Utara adalah daerah peralihan yang tidak jelas batas musimnya, antara musim penghujan dan kemarau.
“Kabupaten Luwu Utara ini masuk kategori daerah monsoon atau muson, yaitu sebuah daerah peralihan yang tidak jelas batas musimnya, mana musim hujan dan mana musim kemarau, sehingga terkadang saat musim kemarau, Luwu Utara tetap akan hujan. Kalau pun tak ada hujan, paling lama lima hari, setelah itu kembali hujan lagi. Ini yang biasa kita sebut dengan kemarau basah,” jelas Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.
Baca Juga :
Melihat fenomena alam seperti itu, maka potensi terjadinya bencana, baik banjir dan tanah longsor, tetap akan ada, sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipasi atau kegiatan mitigasi kebencanaan dari seluruh pihak agar tetap waspada dan responsif terhadap kondisi yang ada saat ini. “Tetap kita harus antisipasi ancaman La Nina dan El Nino karena potensi itu (bencana) pasti akan selalu ada dengan kondisi cuaca di Luwu Utara,” imbuh dia.
Indah bilang, keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan mitigasi mutlak dibutuhkan di dalam meminimalisir potensi terjadinya bencana. “Kita punya KPH, PPL, Camat, Kepala Desa, dan seluruh masyarakat, termasuk para Kepala Perangkat Daerah agar bisa mengambil bagian dalam kegiatan mitigasi bencana. Untuk itu, saya minta kepada kita semua untuk menjadikan kegiatan mitigasi ini sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan baru,” ajak Indah.
Indah menambahkan, persoalan bencana adalah urusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, kata dia, diperlukan kesadaran kolektif dari semua pihak, sehingga nantinya dari setiap sektor yang ada, bisa menghadirkan kegiatan mitigasi bencana. “Persoalan bencana adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab Presiden, Gubernur atau Bupati. Jadi, lakukan dengan baik apa yang bisa kita lakukan,” ujar dia mengingatkan.
Ia mencontohkan untuk kegiatan mitigasi di sektor pertanian, peran KPH dan PPL, bersama pemerintah setempat, mutlak dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian di daerah aliran sungai. Meski begitu, kalaupun ingin melakukan aktivitas pertanian, maka vegetasinya harus sesuai dengan kondisi ekosistem yang ada di daerah tersebut. “Kalau sagu cocok di situ, ya tanam sagu,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta semua pihak agar tetap responsif terhadap kondisi iklim dan cuaca yang ada saat ini agar masyarakat juga dapat mawas diri dan siap siaga serta dapat menyaiapkan langkah-langkah antisipasi guna meminimalisir potensi kerawanan terjadinya bencana. “Ini penting saya sampaikan karena dengan informasi yang cepat dan tepat, maka kegiatan mitigasi kita juga akan tepat dan langkah-langkah penanganan kita juga akan cepat,” pungkasnya.
